4.500 Pohon Teh Malabar Dirusak, PTPN Sebut Ada Dugaan Provokasi

PT Perkebunan Nusantara I Regional 2 menempuh jalur hukum usai adanya insiden perusakan kebun teh di wilayah Pangalengan, Kabupaten Bandung. Dari data yang dihimpun sebanyak 4500 pohon teh yang mengalami kerusakan.

Kepala Bagian Hukum PTPN I Regional 2, Herman Darmawan mengatakan, adanya kerusakan kebun teh tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dirinya menyerahkan sepenuhnya penanganan tersebut ke aparat penegak hukum.

"Bahwa kami di bagian hukum dengan adanya kejadian kemarin perusakan terhadap teh, maka akan kami ajukan secara proses hukum. Karena itu sudah menyalahi ketentuan sebagaimana yang disebutkan tadi," ujar Herman, kepada awak media, Senin (2/11/2026).

Pihaknya menjelaskan, PTPN mendapatkan mandat resmi untuk menjaga dan melestarikan aset negara. Menurutnya hal tersebut berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) yang diatur secara ketat.

"Karena dalam proses ini jelas-jelas PTPN merupakan bagian dari negara. Di mana diberikan hak untuk menjaga, melestarikan atas dasar HGU yang ketentuan tersebut diatur dalam Perpres ataupun dalam ketentuan Kementerian BUMN," katanya.

Herman menduga aksi perusakan kebun teh dilakukan oleh warga di luar Malabar. Sehingga menurutnya aksi tersebut tidak dilakukan oleh warga asli setempat.

"Iya berdasarkan informasi yang kami dapat, ternyata perusakan itu bukan asli warga dari Malabar, melainkan dari warga dari luar Malabar," jelasnya.

Dia mengungkapkan bahwa oknum masyarakat yang melakukan perusakan kebun teh rata-rata terprovokasi oleh seseorang. Menurutnya masyarakat tersebut diduga menjadi alat untuk kepentingan pribadi.

"Jadi, sementara yang saya dapat informasi modusnya itu bahwa masyarakat. Mungkin ada seseorang yang menjadi provokator untuk masyarakat digunakan alat yang nantinya mungkin untuk kepentingan pribadi. Yang sementara jelas-jelas ketentuannya masih terdaftar dan tercatat di PTPN," ungkapnya.

Menurutnya adanya perusakan tersebut membuat ribuan pohon mengalami kerusakan. Pasalnya perusakan pohon teh tersebut diduga dilakukan secara bersama-sama.

"Kalau untuk kerugian secara riil dari tanaman, hampir 4.500-an tanaman yang dipotong dan dirusak oleh pelaku-pelaku tersebut," kata Herman.

Terkait lokasi blok yang terdampak, Herman mengaku masih melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Pasalnya kasus tersebut saat ini telah dilakukan penyelidikan.

"Mungkin untuk bloknya karena lagi dalam proses penyelidikan dari pihak kepolisian, nanti akan kami koordinasikan dengan pihak kepolisian," bebernya.

Dia menambahkan saat ini telah melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi. Dengan harapan kasus tersebut segera terungkap dan ditangani secara tuntas.

"Kita sudah melaporkan kepada pihak kepolisian kaitan dengan perusakan, termasuk juga ada kaitan dengan pelaporan penganiayaan terhadap anggota ataupun internal dari pihak PTPN," ucap Herman.

Kebun yang Direvitalisai Dedi Mulyadi Juga Turut Dirusak

Sementara itu, warga sekaligus koordinator pengurus perkebunan blok Pahlawan, Pangalengan, Wulan Nuryanti, mengungkapkan aksi perusakan tidak hanya menyasar area teh korporasi. Kerusakan juga melanda area yang sebelumnya ditanami oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

"Saya di sini bertugas untuk pemeliharaan teh yang program revitalisasi gubernur sebagai upaya pencegahan bencana ke masyarakat yang lebih parah," ujar Wulan, kepada awak media, Senin (2/11/2026).

Pihaknya menjelaskan, Pemprov Jabar bekerja sama untuk revitalisasi kebun teh dengan luas 186 hektare. Namun, hingga saat ini, baru 16 hektare yang berhasil ditanami.

"Kalau Pemprov kerjasama sebelumnya 186 hektar dan yang baru tertanami untuk saat ini baru 16 hektar. Karena kemarin yang 15 hektar yang siap tanam sudah digarap lagi sama pertanian (petani liar, sayur)," katanya.

Wulan menyebutkan, pohon teh yang sempat ditanam pun turut dirusak beberapa waktu lalu, terutama di kawasan blok Cisadalah dan blok Pajaten.

"Pas sebelum Agustus kemarin, di blok Cisadalah dan blok Pajaten sempat dirusak sekitar 2000 pohon. Kalau yang di sana itu ada sabotase, kayak tehnya dicabut setengah, biarin lagi jadi mati pelan. Nah, terakhir kemarin kita ada di sebelah bawah sekitar 100 pohon yang usia 11 bulan sama 6 bulan," jelasnya.

Menurutnya, belasan ribu pohon teh yang dirusak telah dilaporkan ke pihak berwajib. Ia menegaskan, alih fungsi lahan menjadi tanaman hortikultura berdampak buruk, mulai dari ancaman longsor hingga banjir bandang.

"Pada tahun 2024 itu kan di sini alih fungsi lahan ya dari perkebunan teh kemudian beralih ke holti. Nah, di 2024 ini habis dibabad, 2025 terjadi banjir lumpur ke rumah warga," ungkapnya.

"Kejadian di awal Desember 2025. Itu banjir besar menimpa tujuh kampung dari dua desa, Desa Margamulya sama Pangalengan. Nah, itu yang masyarakat khawatirkan dari awal kita menolak alih fungsi itu, itu yang kita khawatirkan," tambahnya.

Selain ancaman bencana, alih fungsi lahan juga memicu krisis air bersih saat musim kemarau panjang. Warga bahkan harus berebut sumber air yang tersisa.

"Jadi pas kemarau kemarin enggak ada air, sumber-sumber airnya berkurang karena tersedot. Terus kan kebanyakan dibagi-bagi sama buat nyiram. Jadi rebutan air gitu," kata Wulan.

"Karena kalau pagi sampai sore kan dipakai buat aktivitas, buat nyiram tanaman. Nah, pas malam baru kita jam 01.00 bisa teh, jam 12.00 malam baru kita bisa nadah air gitu, nampung air buat keperluan rumah tangga," lanjutnya.

Konflik agraria ini pun menciptakan dilema sosial bagi warga lokal. Warga yang pro-revitalisasi kerap berbenturan dengan penggarap lahan di lapangan.

"Nah, kalau yang jadi beban kami yang di sini, kadang kami sering bergesekan dengan para penggarap sayuran. Sedangkan kan kami satu wilayah, satu kampung, tetanggaan gitu, kadang pada-pada jadi enggak enak. Jadi kesannya jadi kita kayak perang saudara gitu di lingkungan sendiri gitu-gitu kadang menjadi beban," bebernya.

Wulan berharap pemerintah dan aparat penegak hukum bertindak tegas agar persoalan ini segera tuntas tanpa mengorbankan keselamatan masyarakat.

"Saya sebagai warga Pangalengan bersuara memohon secara tegas, apapun itu bentuk hukumnya ataupun aturannya gitu, jangan sampai kami dibuat bingung gitu. Karena kami ingin Pangalengan kembali lagi ke Pangalengan yang dulu, asri, sejuk, segar, enggak kekurangan air, enggak ada banjir, enggak ada banjir lumpur gitu," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Persoalan konflik lahan perkebunan kembali mencuat di wilayah Pangalengan, Kabupaten Bandung. Aksi perusakaan pohon teh yang diduga dilakukan oknum masyarakat kembali terjadi dan videonya viral di sosial media.

Dari video yang dilihat detikJabar, nampak deretan pohon kebun teh telah hancur dan tergeletak. Beberapa warga yang diduga para petani kebun teh dari PTPN berkumpul melihat kondisi lahannya telah rusak.

Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto mengatakan, saat ini telah menerima laporan terkait adanya dugaan perusakan. Kemudian petugas langsung mendatangi lokasi untuk mengamankan situasi.

"Permasalahan ini bermula dari adanya aktivitas eksplorasi di lahan PTPN. Kemudian, terdapat laporan terkait dugaan perusakan dan pengancaman. Kami langsung melakukan pengamanan situasi," ujar Tri, saat ditemui di Mapolresta Bandung, Soreang, Kamis (29/10/2026).

Pihaknya menjelaskan, permasalahan tersebut terkait aktivitas lahan teh yang diduga dilakukan perusakan. Kemudian kedua belah pihak langsung melakukan laporan ke Polsek Pangalengan.

"Polsek Pangalengan menangani laporan terkait dugaan pengancaman, sementara pihak lainnya melaporkan dugaan perusakan lahan," katanya.

Tri meminta kedua belah pihak untuk terus menjaga ketertiban. Menurutnya hal tersebut harus terus diupayakan supaya permasalahan tersebut tidak meluasm

"Saat ini, perkara tersebut masih dalam tahap penanganan dan laporan yang masuk masih berproses," jelasnya.

Dia berharap permasalahan tersebut bisa diselesaikan dan segera dicari jalan keluarnya. Kata dia, pasalnya persoalan tersebut telah terjadi berulang kali di wilayah tersebut.

"Menurut saya, salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah masalah komunikasi dan kemungkinan adanya miss informasi antara petani (sayur) dan pihak perusahaan (PTPN)," ucapnya.

Tri menyebutkan saat ini akan berupaya untuk berkomunikasi mencari solusi dari masalah tersebut. Sehingga permasalahan tersebut bisa segera di selesaikan.

"Jangan lagi berfokus mencari sumber masalah karena persoalannya sudah ada. Yang perlu kita pikirkan sekarang adalah bagaimana menyelesaikannya," bebernya.

Terkait apakah ada yang dilakukan penahanan, Dia menambahkan Polisi masih melakukan penyelidikan terkait hal tersebut. Namun dirinya memastikan di lokasi situasi sudah kondusif.

"Proses penyelidikan tentu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun, kami berharap kedua belah pihak, baik petani (sayur) maupun PTPN, sama-sama berkomitmen menjaga situasi tetap kondusif dan mengutamakan penyelesaian masalah dengan baik," pungkasnya.