.webp)
Sebanyak lebih dari 200 lokasi di Jawa Barat disiapkan untuk disurvei sebagai calon Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Namun, lokasi-lokasi tersebut belum ditetapkan sebagai lokasi pembangunan karena harus melalui pemeriksaan dan penilaian untuk memastikan kesesuaiannya dengan kriteria yang ditentukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Penyiapan calon lokasi KNMP 2027 dilakukan melalui pembekalan tim survei dan penilai yang digelar KKP. Secara nasional, pembekalan ini melibatkan 3.500 peserta di 37 provinsi untuk mendukung proses penyiapan dan perencanaan calon lokasi program tersebut.
Trainer kegiatan, Rismutia Hayu Derwati, mengatakan pembekalan menjadi salah satu tahapan sebelum tim diterjunkan untuk memeriksa kondisi calon lokasi di lapangan. Para peserta akan membantu mengumpulkan data, melakukan wawancara dengan masyarakat, serta menilai kesiapan wilayah yang diusulkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pembekalan ini dilakukan bagi mitra yang sudah melakukan kerja sama untuk menjadi tim penilai dalam pemilihan calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih yang akan dibangun di tahun 2027. Diharapkan calon lokasi tersebut itu akan dirilis pada akhir tahun 2026," ujar Rismutia di Bandung, Kamis (29/10/2026).
Khusus di Jawa Barat, terdapat lebih dari 200 titik yang masuk dalam daftar calon lokasi untuk disurvei. Titik-titik tersebut tersebar di sejumlah wilayah dan akan diperiksa oleh mitra yang telah mengikuti pembekalan.
"Untuk yang ditetapkan belum, tapi yang akan disurvei itu ada sekitar 200 lebih dari calon lokasi titik yang ada. Benar," katanya.
Rismutia menjelaskan, pembagian tim survei dilakukan berdasarkan alokasi yang telah disiapkan pemerintah pusat. Setiap mitra akan ditugaskan untuk melakukan penilaian di satu desa.
"Kalau ini menyebar, jadi berdasarkan kuota dari data yang ada di pusat. Jadi nanti 200 mitra yang mengikuti pembekalan hari ini akan disebar dengan alokasinya satu mitra satu desa. Seperti itu," ucapnya.
Penetapan calon lokasi KNMP tidak hanya mempertimbangkan ketersediaan lahan. Tim juga akan menilai ketergantungan masyarakat terhadap sektor kelautan dan perikanan, kesiapan layanan dasar, serta dukungan infrastruktur dan kelembagaan ekonomi.
Rismutia menyebut terdapat enam aspek utama yang menjadi dasar penilaian, yakni basis masyarakat, layanan dasar, sarana dan prasarana perikanan, kelembagaan ekonomi, penerimaan masyarakat, serta komitmen dan dukungan pemerintah daerah.
"Ada enam yang akan dinilai itu. Yang pertama itu adalah basis masyarakatnya, apakah masyarakatnya itu tergantung dengan sektor kelautan dan perikanan. Kemudian layanan dasarnya, bagaimana ketersediaan jaringan listrik, air, dan BBM yang ada di sana," ujarnya.
"Kemudian sarana dan prasarana perikanan, kelembagaan ekonomi, keberterimaan masyarakatnya agar Kampung Nelayan ini diterima oleh semua masyarakat pada saat pembangunan. Dan yang terakhir adalah komitmen dan dukungan dari pemerintah daerah mulai dari pemerintah desa sampai pemerintah kabupaten," lanjutnya.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, menegaskan bahwa penentuan calon lokasi harus didasarkan pada data dan kondisi nyata masyarakat setempat. Menurut dia, tim survei perlu memahami kebutuhan warga sebelum menentukan fasilitas yang akan dibangun.
"Kata kunci yang harus kita pegang teguh saat survei atau penilaian calon lokasi KNMP adalah dengarkan masyarakat dan pahami kegiatan ekonominya," ujarnya.
Latif meminta tim menggali kebutuhan nelayan kecil, awak kapal perikanan, perempuan yang bekerja dalam usaha perikanan, pengolah, dan pedagang. Hasil penggalian tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan fasilitas dan layanan, mulai dari penanganan hasil tangkapan, pengolahan, hingga akses pemasaran.
Sementara itu, Ketua Satgas Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP 2027, Mohamad Abdi, menjelaskan bahwa program ini diarahkan untuk memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat pesisir. Pengembangannya mencakup rantai kegiatan mulai dari produksi, pengolahan, logistik, hingga pemasaran, dengan model yang disesuaikan dengan potensi setiap wilayah.
"Satgas menargetkan 1.000 lokasi KNMP untuk tahun 2027 siap direkomendasikan bagi pembangunan. KKP menegaskan bahwa usulan lokasi maupun kehadiran tim survei belum menjadi dasar penetapan lokasi pembangunan," terangnya.
(bba/yum)
