.webp)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melibatkan masyarakat setempat dalam pengawasan situs arkeologi bawah air bangkai kapal USS Houston di Selat Sunda untuk mencegah pencurian artefak dan kerusakan situs.
Arkeolog maritim KKP Nia Naelul Hasanah Ridwan mengatakan masyarakat akan dibekali pengetahuan untuk mendukung upaya pelindungan situs melalui sistem pengawasan berbasis masyarakat.
"Jadi, masyarakat ini yang kami jadikan sebagai core, front line untuk nanti pelindungan situs kapal ini. Dalam proyek ini memang rencananya adalah upaya-upaya untuk membekali masyarakat," kata Nia seperti dilansir dari Antara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menuturkan, masyarakat akan dibekali pengetahuan untuk memantau potensi pengangkatan artefak secara ilegal, pencurian, serta praktik penangkapan ikan yang merusak, seperti penggunaan bom ikan.
Pengawasan akan dilakukan melalui pembentukan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) di bawah KKP.
Menurut Nia, pelibatan masyarakat penting karena mereka tinggal di sekitar situs dan akan terus berada di lokasi tersebut.
"Masyarakat itu sebenarnya pemilik heritage itu, karena mereka yang tinggal di sana," ujarnya.
Ia berharap pelestarian situs tersebut juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat melalui pengembangan wisata selam bersejarah yang berkelanjutan.
Proyek pelindungan bangkai kapal tersebut didukung pendanaan sebesar 227.000 dolar AS atau sekitar Rp4 miliar untuk jangka waktu dua tahun melalui program Ambassador's Fund for Cultural Preservation (AFCP).
Bangkai eks-USS Houston merupakan situs makam perang Perang Dunia II sekaligus tempat peristirahatan terakhir bagi lebih dari 650 pelaut dan personel Korps Marinir Amerika Serikat.
Proyek ini berfokus pada perlindungan dan pelestarian bangkai kapal USS Houston sebagai bagian penting dari sejarah bersama Indonesia dan Amerika Serikat pada masa Perang Dunia II.
Artikel ini telah tayang di detikTravel. Baca selengkapnya di sini.
(yum/yum)
