.webp)
Sebanyak 103 siswa SMP Negeri 2 Cisarua, Kabupaten Bogor, mendapatkan perawatan di RSPG Cisarua setelah diduga mengalami keracunan. Pemerintah Kabupaten Bogor memastikan seluruh biaya pengobatan para siswa ditanggung pemerintah daerah.
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, penanganan medis menjadi prioritas sembari menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab kejadian tersebut.
"Kami memastikan bahwa siswa-siswi mendapatkan penanganan medis yang terbaik, yang tercepat. Tentunya, semua biaya pengobatan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Bogor," kata Rudy saat mengunjungi para siswa di RSPG Cisarua, Rabu (21/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Rudy, seluruh siswa yang ditangani dalam kondisi stabil. Namun, mereka masih menjalani observasi sebelum diizinkan meninggalkan rumah sakit.
"Dari 103 siswa-siswi yang ada, semua dalam kondisi stabil, semua dalam kondisi baik," ujarnya.
1 Siswa Penanganan Khusus
Rudy menyebut ada satu siswi yang memerlukan perhatian lebih lanjut karena mengalami kepanikan secara psikologis. Mengenai kondisi siswi tersebut, ia menyerahkan penjelasan lebih rinci kepada tenaga medis.
Meski hampir seluruh siswa dinilai sudah dapat dipulangkan, pihaknya memilih menunggu satu hingga dua jam untuk memastikan kondisi mereka. Langkah itu dilakukan guna mengantisipasi munculnya keluhan setelah anak-anak kembali ke rumah.
"Jangan sampai pulang ke rumah, baru muncul indikasi gejala-gejala yang lain. Jadi tugas kami hari ini adalah memastikan bahwa siswa-siswi ini mendapat pelayanan kesehatan yang terbaik," tuturnya.
Rumah sakit juga menyiapkan makanan dan multivitamin bagi para pelajar. Sebagian siswa mendapatkan cairan infus untuk mencegah dehidrasi.
Pemantauan direncanakan berlanjut setelah mereka pulang. Tim Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor bersama puskesmas dan RSUD Ciawi akan mendatangi rumah para siswa untuk memeriksa perkembangan kondisi mereka.
Sementara itu, Dinas Kesehatan telah mengambil sampel makanan dan minuman untuk diperiksa di Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bogor. Rudy menegaskan, penyebab dugaan keracunan baru dapat disimpulkan setelah hasil pengujian keluar.
"Nanti hasil uji laboratoriumnya keluar, kami baru bisa menyimpulkan apakah ini betul keracunan makanan atau keracunan minuman. Langkah pertama yang kami pastikan adalah anak-anak mendapatkan penanganan kesehatan terlebih dahulu," katanya.
Sanksi SPPG
Terkait kemungkinan sanksi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyalurkan Makan Bergizi Gratis (MBG), Rudy menyatakan kewenangan tersebut berada pada Badan Gizi Nasional (BGN). Pemkab Bogor saat ini berfokus pada penanganan kesehatan para siswa.
"Kalau bicara SPPG, tentu kewenangannya ada di BGN. Tugas kami, Pemerintah Kabupaten Bogor, adalah memastikan warga masyarakat mendapat pelayanan kesehatan yang terbaik," kata Rudy.
Rudy belum menyampaikan adanya sanksi terhadap SPPG tersebut. Penyebab dugaan keracunan juga masih menunggu hasil pemeriksaan sampel makanan dan minuman di laboratorium.
