Balada Teras Cihampelas: Proyek Rp 48 M di Antara Pelik PKL & Lahan Parkir

Balada Teras Cihampelas: Proyek Rp 48 M di Antara Pelik PKL & Lahan Parkir

Nedzar Rabbany El Haq - detikJabar
Senin, 19 Okt 2026 07:30 WIB
Kondisi Teras Cihampelas, Rabu 14 Oktober 2026
Kondisi Teras Cihampelas, Rabu 14 Oktober 2026 (Foto: Nedzar Rabbany El Haq)
Bandung -

Deru mesin kendaraan masih mengular panjang di Jalan Cihampelas, Kota Bandung. Namun, kemacetan yang terjadi hari ini tak lagi membawa berkah manis bagi para pedagang seperti pada era 1990-an hingga 2000-an. Di sepanjang jalan raya, banyak etalase toko yang tertutup rapat. Sementara itu, di atas jembatan layang pejalan kaki atau Teras Cihampelas, kondisinya tak kalah muram.

Dari ratusan kios berbahan besi yang berjajar di atas sana, sebagian besar telah digembok rapat dan dibiarkan berkarat. Nana, salah satu pedagang angkatan pertama di Teras Cihampelas, mengamati situasi tersebut dengan pasrah. Sehari-harinya, ia baru membuka kios pada siang hari, mengikuti ritme jam istirahat para pekerja pusat perbelanjaan di sekitarnya.

"Masa ramainya hanya setahun lebih, tahun 2017 sampai 2018. Setelah COVID-19, mati total. Sekarang kami hanya mengandalkan pegawai yang istirahat, dapat Rp30.000 sehari juga habis dipakai makan," kata Nana.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Riwayat Redup di Balik Proyek Puluhan Miliar

Nana, saat diwawancara detikJabar di Teras CihampelasNana, saat diwawancara detikJabar di Teras Cihampelas Foto: Nedzar Rabbany El Haq

Kondisi sepi bak kuburan ini berbanding terbalik dengan ekspektasi awal pembangunannya. Menengok kembali catatan pemberitaan detikJabar, proyek skywalk pejalan kaki pertama di Indonesia ini diresmikan pada Februari 2017 silam di era Wali Kota Ridwan Kamil. Pembangunan tahap pertamanya menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang fantastis, yakni mencapai Rp48 miliar.

Infrastruktur sepanjang 450 meter tersebut awalnya dirancang mulia untuk menampung 192 Pedagang Kaki Lima (PKL) demi mengurai kesemrawutan di bawah. Pemkot Bandung sebenarnya tak tinggal diam. Sepanjang tahun 2022 hingga 2024, detikJabar kerap menyoroti berbagai upaya reaktivasi yang dilakukan pemerintah, mulai dari menggelar live music hingga mengundang kembali pedagang. Namun, intervensi tersebut nyatanya gagal melawan seleksi alam.

ADVERTISEMENT

Kini, wacana pembongkaran Teras Cihampelas justru berembus kencang, salah satunya datang dari wacana Dedi Mulyadi (KDM) untuk mengembalikan tata ruang Cihampelas ke wajah aslinya. Bagi Nana dan belasan pedagang yang masih aktif, wacana perobohan itu bukanlah sebuah ancaman, melainkan pintu keluar dari ketidakpastian.

"Kalau memang dibalikan lagi ke zaman dulu ya sah-sah saja, soalnya kalau diteruskan juga sudah tidak akan ramai, sudah mati. Kami yang sisa 15 orang ini bertahan sebenarnya hanya untuk menunggu kepastian dan kompensasi," ujar Nana.

Kecemburuan Sosial di Atas dan Bawah

Jelang pembongkaran Teras Cihampelas BandungJelang pembongkaran Teras Cihampelas Bandung Foto: Bima Bagaskara

Persoalan Cihampelas nyatanya tak selesai hanya dengan merobohkan jembatan layang bernilai miliaran rupiah tersebut. Di area bawah, ketegangan sosial dan problem tata ruang telah lebih dulu mengakar.

Deni, warga asli sekaligus saksi mata yang telah 30 tahun menghabiskan waktu berjualan dan mengatur parkir di Jalan Cihampelas, menyoroti penertiban bangunan liar (bangli) di bahu jalan yang baru-baru ini dilakukan secara masif oleh pemerintah kota.

"Memang kalau yang di bawah itu sudah memakan jalan. Kalau pagi saya mengantar cucu sekolah, itu yang jualan sampai ke jalan, jadi saya setuju ditertibkan," tutur Deni.

Namun, penertiban tersebut memicu perang dingin yang tak kasatmata. Para PKL di bawah kerap menuding keberadaan Teras Cihampelas sebagai biang kerok matinya rezeki mereka karena pejalan kaki terpecah. Sebaliknya, pedagang di atas merasa PKL di bawah yang membuat Teras kehilangan fungsinya.

"Akhirnya jadi saling menyalahkan, padahal Teras ini didirikan kan bukan keinginan PKL, tapi pemerintah yang menyuruh kami naik," ucap Nana menimpali kondisi saling tuding tersebut.

Akar Masalah: Hilangnya Akses Parkir

Kondisi trotoar cihampelas yang dijadikan parkiran motorKondisi trotoar cihampelas yang dijadikan parkiran motor Foto: Nedzar Rabbany El Haq

Terlepas dari perdebatan di mana pedagang harus direlokasi, Deni meyakini bahwa akar masalah redupnya Cihampelas bukan sekadar pada tata letak PKL atau pergeseran kebiasaan belanja daring (e-commerce). Berdasarkan pengamatannya selama tiga dekade, urat nadi perputaran uang di kawasan pariwisata tersebut murni bertumpu pada kemudahan akses parkir.

Pada era kejayaan Cihampelas, kendaraan roda empat dan bus pariwisata berbadan besar masih bisa memarkirkan kendaraannya dengan jarak yang dekat dari pusat perbelanjaan.

"Dulu letak ramainya itu parkir mobil bisa di pinggir, langsung depan toko. Kalau sekarang dilarang, makanya banyak keluhan dari pendatang luar kota yang mengeluh parkirnya jauh," kata Deni.

Deni menyayangkan inkonsistensi penegakan aturan lalu lintas di Kota Bandung. Ia membandingkan Cihampelas dengan ruas jalan utama lain seperti Jalan Otista, Jalan Aceh, hingga Merdeka. Di jalan-jalan tersebut, kendaraan bisnis atau tamu instansi leluasa memarkir mobil di bahu jalan pada jam-jam tertentu tanpa tindakan tegas.

"Parkir lebih bahaya di bahu jalan atau di trotoar? Di bahu jalan kan, bikin macet. Tapi kenapa kalau di jalan lain dibolehkan, tapi di trotoar Cihampelas tidak diperbolehkan?" ujarnya penuh keheranan.

Jika pemerintah memang serius ingin merestorasi denyut ekonomi Cihampelas setelah penertiban PKL dan rencana pembongkaran Teras, ia mendesak penyediaan lahan khusus kendaraan.

"Pemerintah harus menyediakan lahan parkir yang besar di tengah Cihampelas, apalagi untuk bus pariwisata. Kalau tidak bisa, bebaskan lagi parkir di depan toko, jangan melebihi bahu jalan. Insyaallah Cihampelas ramai lagi," ucap Deni.

Nana pun sepakat bahwa beban lahan parkir ini tidak bisa hanya ditimpakan ke jalan raya. Pemerintah seharusnya bisa menekan para pemilik lahan untuk berkontribusi. "Pemerintah bisa memberi kebijakan, toko boleh berjualan tapi harus punya basement. Jadi lantai dua untuk jualan, bawahnya untuk masuk parkir kendaraan," tutur Nana memberikan gagasan.

Di tengah sengkarut masalah yang bertumpuk dari atas jembatan layang hingga ke aspal jalan raya, para pedagang Cihampelas kini hanya bisa bertahan dalam kelelahan. Mereka menanti janji pemerintah yang tak sekadar memindahkan tiang dan membongkar lapak, melainkan memberikan solusi menyeluruh untuk menghidupkan kembali roh Cihampelas yang telah lama pudar.

(yum/yum)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Hide Ads