.webp)
Sebanyak 508.615 anak di Jawa Barat masih tercatat tidak sekolah berdasarkan data per 8 Oktober 2026. Meski jumlah tersebut telah turun 138.989 anak atau 21,46 persen dari angka awal, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan persoalan tersebut tuntas pada 2029.
Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Pendidikan Jawa Barat, jumlah anak tidak sekolah (ATS) mencapai sekitar 508.000 berdasarkan data Dapodik. Sementara jika merujuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), terdapat sekitar 420.000 anak usia 7-18 tahun yang tidak sekolah.
Dinas Pendidikan Jawa Barat mencatat penurunan jumlah ATS yang melampaui target penanganan pada 2025. Berdasarkan dashboard Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 8 Oktober 2026, jumlah ATS di Jawa Barat telah berkurang sebanyak 138.989 anak atau 21,46 persen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita bersyukur karena target kita di 2025 sampai hari ini bisa menurunkan angka anak tidak sekolah di Provinsi Jawa Barat melebihi target," ujar Kepala Disdik Jabar, Purwanto, Selasa (13/10/2026).
Berdasarkan informasi Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jabar, dari angka awal sekitar 600.000 anak, jumlah ATS kini berada di angka 508.615 anak yang tersebar pada jenjang PAUD, SD, SMP, hingga SMA.
Meski mengalami penurunan, angka tersebut menunjukkan masih banyak anak yang membutuhkan intervensi agar dapat kembali mengakses pendidikan. Pemerintah pun harus menjaga tren penurunan sekaligus memastikan anak-anak yang telah terdata benar-benar memperoleh kesempatan bersekolah.
"Ini kolaborasi antara Kemenag, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, BBPMP, dan semua pihak yang ikut menyukseskan penurunan ATS di Provinsi Jawa Barat. Kita akan bahu-membahu menyelesaikan ATS di Jawa Barat," tegas Purwanto.
Penurunan jumlah ATS juga terlihat di sejumlah daerah. Kabupaten Pangandaran mencatat penurunan sebesar 56 persen, disusul Kabupaten Ciamis sebesar 42,68 persen dan Kota Tasikmalaya sebesar 37,36 persen.
Capaian tersebut menjadi modal bagi Pemprov Jabar untuk mempercepat penanganan ATS di seluruh kabupaten/kota. Namun, pemerintah daerah tetap dituntut memastikan program berjalan di wilayah masing-masing, terutama di daerah yang penurunannya belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan pemerintah telah menyiapkan data anak yang tidak sekolah secara terperinci melalui aplikasi Sada Jabar yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika.
Melalui aplikasi tersebut, pemerintah dapat memantau data ATS berdasarkan nama dan alamat hingga tingkat RT, RW, dan desa. Data itu diharapkan memudahkan petugas mendatangi keluarga, mengidentifikasi kendala pendidikan, dan menentukan langkah penanganan yang sesuai.
Anak-anak yang tidak sekolah akan diarahkan kembali ke sekolah formal, SMA Terbuka (Smater), atau program pendidikan kesetaraan sesuai kebutuhan masing-masing.
Selain meminta aparat turun langsung ke lapangan, Herman menegaskan penanganan anak tidak sekolah tidak boleh membebani orang tua. Ia memastikan pembiayaan telah disiapkan melalui dukungan dana pemerintah, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Untuk pembiayaan, kita back up semuanya dari dana BOS. Jangan membebani orang tua. Jika masih ada kepala sekolah atau pengelola pendidikan yang membebani warga untuk mengatasi anak tidak sekolah, laporkan ke saya," ungkap Herman.
Herman juga akan membuka dashboard pemantauan agar perkembangan penanganan ATS di setiap daerah dapat diawasi. Evaluasi kinerja akan dilakukan apabila angka ATS di suatu wilayah tidak menunjukkan kemajuan.
"Semua dashboard sistem pemantauan akan saya buka agar semua bisa memonitor progress di masing-masing daerah. Kalau ada daerah yang angka ATS-nya mandek, kita akan evaluasi langsung kinerja Kepala Dinas Pendidikan," pungkasnya.
(bba/orb)
