7 Fakta Menarik Film G30S/PKI yang Jarang Diketahui

Film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI menjadi salah satu film Indonesia yang paling banyak dibicarakan setiap akhir September.

Film garapan Arifin C. Noer ini pertama kali dirilis pada 1984 dan mengangkat versi resmi pemerintah Orde Baru mengenai peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Selain dikenal karena durasinya yang panjang dan adegan kekerasan yang cukup intens, film ini juga memiliki sejumlah fakta menarik di balik proses produksi, penayangan hingga kontroversi sejarahnya.

Lalu, apa saja fakta menarik film G30S/PKI yang jarang diketahui?

1. Diproduksi Selama 2 Tahun dengan Biaya Rp800 Juta

Pembuatan film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI membutuhkan waktu sekitar 2 tahun, diproduksi oleh Perum Produksi Film Negara (PPFN) dan disutradarai sekaligus ditulis oleh Arifin C. Noer.

Anggaran produksinya disebut mencapai sekitar Rp800 juta. Pada masa 1980-an, nominal tersebut tergolong sangat besar untuk produksi film Indonesia.

Film ini memiliki durasi sekitar 271 menit atau lebih dari 4 jam sehingga proses produksinya membutuhkan persiapan dan pengerjaan yang panjang.

2. Meraih 699.282 Penonton di DKI Jakarta

Film G30S/PKI juga mencatat angka penonton yang tinggi ketika ditayangkan pada 1984.

Dikutip dari laporan PT Perfin, film tersebut meraih 699.282 penonton di wilayah DKI Jakarta hingga Desember 1984. Jumlah tersebut membuatnya memecahkan rekor penonton di Jakarta pada masa itu.

Angka tersebut bahkan jauh melampaui film Nyi Blorong yang menjadi salah satu film terlaris sebelumnya dengan jumlah penonton 354.790 orang pada 1982.

3. Menjadi Tayangan Rutin Selama 13 Tahun

Setelah dirilis di bioskop dan layar tancap, film G30S/PKI mulai ditayangkan di televisi melalui TVRI pada 30 September 1985.

Pada masa Orde Baru, pemutaran film tersebut menjadi agenda rutin setiap tahun menjelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

Film ini kemudian dikenal luas oleh masyarakat karena ditonton berulang kali setiap akhir September.

Selama sekitar 13 tahun, film tersebut menjadi bagian dari tayangan tahunan di televisi. Di lingkungan sekolah, film ini juga pernah menjadi tontonan yang diwajibkan bagi pelajar.

4. Pemutaran Wajib Dihentikan pada 1998

Penayangan film G30S/PKI setiap akhir September berakhir pada 1998, setelah memasuki era Reformasi.

Menteri Penerangan saat itu, Letjen TNI (Purn) Muhammad Yunus Yosfiah, menyampaikan keputusan untuk menghentikan penayangan film tersebut.

Dalam rapat dengan Komisi I DPR pada 23 September 1998, ia menilai film yang bernuansa pengultusan tokoh seperti Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI, Janur Kuning, dan Serangan Fajar tidak lagi sesuai dengan dinamika Reformasi.

Penghentian tersebut kemudian membuat film G30S/PKI tidak lagi berstatus sebagai tontonan wajib seperti pada masa sebelumnya.

5. Adegan Penyiksaan Menuai Perdebatan Sejarah

Salah satu bagian yang paling sering diperdebatkan adalah adegan penyiksaan para jenderal di Lubang Buaya.

Film menggambarkan adanya pemukulan, penyiletan wajah, penyundutan rokok, tusukan hingga tindakan kekerasan lainnya.

Namun, penggambaran tersebut kemudian dipertanyakan berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap jenazah korban.

Sejarawan Benedict Anderson, dalam pembahasannya mengenai kematian para jenderal, merujuk hasil visum yang menunjukkan bahwa enam jenderal meninggal akibat luka tembak.

Sedangkan Brigjen D.I. Panjaitan dan beberapa korban lain memiliki keterangan luka yang berbeda, serta MT Haryono yang meninggal akibat luka tembak dan tusukan senjata tajam.

Hal tersebut membuat adegan penyiksaan sadis yang ditampilkan dalam film tidak dapat begitu saja dianggap sebagai rekonstruksi medis yang sepenuhnya sesuai dengan hasil visum.

Perbedaan antara penggambaran film dan catatan medis inilah yang kemudian menjadi bagian dari perdebatan mengenai akurasi film tersebut.

6. Ada Peta Indonesia yang Memuat Timor Timur

Kejanggalan lain dapat ditemukan dalam salah satu adegan di ruang Kostrad. Di latar belakang terlihat peta Indonesia yang sudah memasukkan Timor Timur sebagai bagian dari wilayah Indonesia.

Padahal, latar waktu film adalah sekitar 1965, sementara Timor Timur baru diintegrasikan ke Indonesia pada 1976.

Sejarawan Asvi Warman Adam menilai keberadaan peta tersebut sebagai salah satu ketidakakuratan dalam penggambaran sejarah film.

Oleh karena itu, peta tersebut sering disebut sebagai contoh anakronisme dalam film G30S/PKI.

7. Arifin C. Noer Meraih Piala Citra

Di tengah berbagai perdebatan mengenai isi dan akurasi sejarahnya, film G30S/PKI juga mendapatkan pengakuan dalam ajang Festival Film Indonesia (FFI) 1984.

Arifin C. Noer berhasil membawa pulang Piala Citra untuk kategori Skenario Terbaik. Film tersebut juga memperoleh sejumlah nominasi dan penghargaan lain, termasuk kategori tata kamera dan tata musik.

Pada FFI 1985, film ini kembali mendapatkan penghargaan berupa Piala Antemas sebagai Film Unggulan Terlaris 1984-1985.

Film G30S/PKI dan Perdebatan yang Terus Berlanjut

Lebih dari empat dekade setelah dibuat, film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI masih menjadi bagian dari perbincangan mengenai film sejarah Indonesia.

Film ini penting untuk dipahami bukan hanya dari cerita yang ditampilkan, tetapi juga dari konteks ketika film dibuat.

Dengan demikian, menonton film G30S/PKI juga dapat menjadi kesempatan untuk membandingkan narasi film dengan sumber sejarahnya mengenai peristiwa G30SPKI.