.webp)
Jumat malam (25/9/2026) di Kota Bandung terasa berbeda. Suara bising mesin dan knalpot yang biasanya merajai jalanan, malam itu harus bersaing dengan nyaringnya ratusan dering bel sepeda. Lautan manusia dari berbagai usia turun ke jalan dengan satu kesamaan, mereka mengayuh pedal. Di tengah sorot lampu jalanan kota, semangat para pesepeda ini tampak menggebu-gebu, seolah merayakan kebebasan yang jarang mereka dapatkan di hari-hari biasa.
Namun, di sisi lain, bunyi klakson dari mobil dan sepeda motor yang merasa perjalanannya terhambat terus bersahutan. Kemacetan panjang tak terhindarkan di sejumlah ruas jalan utama.
Pemandangan ini bukanlah sebuah acara lomba atau karnaval yang disponsori pemerintah. Ini adalah Critical Mass, sebuah gerakan organik para pengguna sepeda yang rutin berkumpul setiap Jumat malam di akhir bulan. Di tengah dominasi kendaraan bermotor, mereka hadir memadati jalan raya untuk sekadar mengingatkan satu hal krusial, pesepeda adalah bagian sah dari lalu lintas yang berhak atas keamanan dan ruang di jalan raya kota.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lautan Sepeda di Tengah Klakson Kendaraan
Pergerakan pesepeda ini terpantau memadati sejumlah urat nadi lalu lintas Kota Bandung. Mulai dari Jalan Ir. H. Djuanda (Dago), Merdeka, Diponegoro, hingga ke kawasan Cimalaya, ruas jalan didominasi oleh rombongan kendaraan tanpa emisi tersebut.
Bagi sebagian pengguna kendaraan bermotor, rombongan besar ini mungkin dianggap sebagai gangguan. Kritik kerap bermunculan, mulai dari tudingan memicu kemacetan, kurang tertib, hingga tak memakai helm. Namun, bagi warga pejalan kaki yang kebetulan melintas, fenomena ini justru menjadi tontonan unik yang menyegarkan.
Andri (47), seorang pejalan kaki yang malam itu tengah berada di trotoar, mengaku baru pertama kali melihat pergerakan masif pesepeda di malam hari. Bukannya merasa terganggu, ia justru melihat sisi positif dari keramaian tersebut.
"Wah, meriah. Ya enggak apa-apa, sekali-sekali. Sekali-sekali lah... kayak konvoi Persib," ujarnya sambil tersenyum.
Bagi Andri yang dulunya penggemar acara sepeda santai, gerakan yang mempromosikan jalanan bebas polusi ini sama sekali tidak menjadi masalah. Menurutnya, hal ini bisa menjadi pengingat bagi warga bahwa sepeda juga merupakan bagian dari transportasi kota.
Protes Sunyi Tanpa Panitia
Secara historis, Critical Mass bukanlah fenomena baru. Gerakan ini lahir di San Francisco, Amerika Serikat, pada tahun 1992. Fokus utamanya sejak awal adalah menantang dominasi kendaraan bermotor yang telah lama mengakar kuat di area perkotaan.
Satu hal yang membuat gerakan ini unik adalah sifatnya yang sepenuhnya organik. Tidak ada struktur panitia, tidak ada pemimpin formal, dan tidak ada pendaftaran. Pesepeda berkumpul begitu saja, mengayuh bersama, dan menentukan rute secara spontan.
Hal ini ditegaskan oleh Argus (47), Ketua Koalisi Mobilitas Ramah Lingkungan Berkelanjutan sekaligus pengurus Bike to Work (B2W) Bandung. Ia menolak keras jika Critical Mass (CM) dilabeli sebagai sebuah "acara" atau event.
"CM Bandung sangat organik dan independen. Pernah beberapa brand mau sponsori CM Bandung, dan setelah saya berikan literasi yang terukur, mereka paham. CM Bandung bukan acara, bukan event yang diselenggarakan oleh siapa-siapa," tegas Argus.
Sebagai pengurus B2W, kehadiran Argus dan rekan-rekannya di lapangan bukanlah sebagai penyelenggara. Mereka berpartisipasi layaknya pesepeda biasa, sembari mengambil peran mengadvokasi jika terjadi konflik di jalan raya. Argus melihat CM lebih sebagai sebuah kampanye budaya bersepeda yang dilindungi oleh UU Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017.
Bertaruh Nyawa di Jalur Sendiri
Di balik meriahnya dering bel malam itu, tersimpan keresahan mendalam dari para pesepeda. Bagi mereka, turun dalam jumlah besar adalah cara paling aman untuk melintas, sekaligus bentuk protes atas abainya negara terhadap keselamatan pengguna jalan tak bermotor.
Aswi (50), salah satu peserta Critical Mass, membagikan pengalaman pahitnya selama mengayuh pedal di Kota Bandung. Menggunakan sepeda sebagai transportasi utama sehari-hari ternyata memaksanya harus bertaruh nyawa.
"Beberapa kali saya hampir keserempet, hampir jatuh, dan hampir ditabrak oleh kendaraan bermotor karena tidak adanya ruang khusus atau jalur sepeda," kisah Aswi.
Lebih miris lagi, ketika fasilitas jalur sepeda itu ada, fungsinya justru dirampas. Aswi menyebut fasilitas tersebut kerap "diperkosa" oleh parkir liar dan pengendara motor yang seruntulan. Ia bahkan pernah ditabrak oleh mobil yang tiba-tiba keluar dari kompleks perumahan di Jalan Soekarno-Hatta, padahal ia sudah berada di jalur yang benar.
Tingginya risiko ini bukan sekadar isapan jempol. Berdasarkan data keselamatan jalan raya tahun 2025, tercatat ada 3.601 kejadian kecelakaan yang menimpa pesepeda, serta 19.318 kejadian kecelakaan pejalan kaki. Angka ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa pesepeda dan pejalan kaki adalah kelompok paling rentan di jalan raya.
Edukasi Jalanan dan Hak yang Terampas
Ketimpangan di jalan raya ini bermuara pada minimnya penegakan regulasi. Argus menyoroti bahwa penyelenggara negara di tingkat kota maupun Provinsi Jawa Barat masih memarjinalkan fasilitas mobilitas ramah lingkungan.
Ia merujuk pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Tahun 2009 dan Peraturan Wali Kota (Perwali) Bandung No. 47 Tahun 2022 tentang Keselamatan dan Fasilitas Pendukung Pesepeda. Faktanya, lajur sepeda di berbagai titik seperti di Jalan Aceh, Riau, Asia Afrika, hingga Tamansari tidak terproteksi dan malah beralih fungsi menjadi area parkir kendaraan pribadi tanpa ada penindakan tegas dari aparat terkait.
"Memperjuangkan ruang mobilitas berkelanjutan warga kota melalui moda transportasi ramah lingkungan bukan soal menuntut hak, tetapi kewajiban penyelenggara negara untuk memfasilitasi sistem mobilitas warga," papar Argus.
Aswi pun mengamini hal tersebut. Ia mengingatkan bahwa jalan raya dibangun dan dirawat menggunakan uang pajak dari seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, bukan hanya dari pajak kendaraan bermotor.
"Jadi, semuanya berhak memakai jalan raya serta dilindungi kenyamanan dan keamanannya. Semuanya harus saling menghormati. Pejalan kaki, pesepeda, pemotor, pemobil, siapa saja," kata Aswi.
Di Indonesia, Critical Mass masih dilakukan dengan cara yang terbilang 'sopan', yakni malam hari ketika volume kendaraan mulai berkurang. Protes ini dirancang agar para pemakai jalan bermotor dan pemerintah setempat melek serta peduli bahwa ada manusia yang sedang menggunakan tenaga atau bahan bakar non-polutan untuk beraktivitas.
Bagi para pesepeda ini, menguasai jalanan sebulan sekali bukanlah tujuan akhir. Aswi membayangkan suatu hari nanti Critical Mass tidak lagi bermakna sebagai bentuk protes, melainkan sebagai wujud syukur atas kota yang aman.
Di dalam bayangannya, kelak ribuan pesepeda dan pejalan kaki dapat bergerak rapi, saling melempar senyum, tanpa ada kemacetan, polusi, maupun ancaman kecelakaan. Sebuah utopia tentang jalan raya yang ramah manusia, yang malam itu, terus mereka kayuh perlahan di bawah temaram lampu Kota Bandung.
