Kritik Mahasiswa untuk Tata Kelola Bandung di Periode Farhan-Erwin

Gerakan Mahasiswa Nasional Indoensia (GMNI) melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Wakil Wali Kota Bandung Erwin. GMNI menilai setelah lebih dari satu setengah tahun berjalan, masalah tata kelola masih jadi urusan serius yang belum bisa dicari solusinya.

Ketua GMNI Bandung Halim Mulia mengatakan selama setahun setengah lebih memimpin, masyarakat Kota Bandung masih dihadapkan dengan berbagai persoalan. Yang paling terlihat kata dia, yakni urusan angka kemiskinan yang mencapai 3,78 persen atau sekitar 99,12 ribu jiwa, sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 7,22 persen atau sekitar 99.300 orang.

"Pergantian kepemimpinan seharusnya diikuti perubahan yang dapat dirasakan, bukan sekadar pergantian narasi. Ketika persoalan mendasar masih terus muncul, publik berhak mempertanyakan arah dan kualitas tata kelola pemerintahan," katanya, Selasa (22/9/2026).

"Pemerintah harus lebih serius dalam memastikan kebijakan ekonomi yang mampu menanggulangi kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah tidak boleh sibuk berbicara tentang pembangunan, sementara rakyat masih sibuk memikirkan bagaimana bertahan hidup," tegasnya menambahkan.

Kemudian, GMNI juga menyoroti masalah pendidikan di Kota Bandung. Berdasarkan data terakhir, masih ada 7,8 ribu anak yang putus sekolah, hingga 17.775 siswa kategori Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP).

Angka ini kata Halim, menunjukan masalah pendidikan di Kota Bandung bukan hanya mengenai akses untuk masuk sekolah. Lebih jauh, hal ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam memastikan peseta didik tetap bertahan dan menyelesaikan pendidikannya.

"Besarnya angka tersebut harusnya menjadi alarm bagi Pemerintah Kota Bandung. Ketika ribuan anak telah keluar dari pendidikan dan puluhan ribu lainnya berada dalam kondisi rentan, pemerintah perlu memastikan bahwa berbagai kebijakan benar benar mampu menjangkau kelompok yang membutuhkan," ungkapnya.

"Persoalan ini juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Tingginya biaya pendidikan, tekanan ekonomi keluarga serta keterbataasan akses dapat menjadi faltor yang mempengaruhi keberlanjutan pendidikan peserta didik. Karena itu penyelesaian persoalan putus sekolah tidak hanya berhenti pada pemberian bantuan semata, tetapi membutuhkan dorongan perekonomian dan pendampingan yang mampu mengidentifikasi anak berisiko sebelum benar-benar meninggalkan sekolah," tambahnya.

Selanjutnya, GMNI juga menyoroti urusan kesehatan di Kota Bandung. Halim menyatakan, selama ini, Pemkot Bandung tidak boleh hanya memastikan masyarakat tercatat sebagai peserta jaminan kesehatan, tetapi juga harus memastikan setiap warga dapat memperoleh akses dan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, terjangkau, dan berkualitas.

"Karena kesehatan merupakan hak dasar sebagai warga negara, maka Pemerintah Kota Bandung harus memastikan jaminan kesehatan secara adil bagi seluruh masyarakat," katanya.

Selanjutnya adalah masalah infrastruktur. GMNI menyoroti pembangunan di Kota Bandung harus menjawab kebutuhan sehari-hari warga. Jalan, drainase, transportasi, fasilitas publik menurutnya, wajib tersedia dan terawat secara merata.

"Pembangunan yang hanya terkonsentrasi pada wilayah atau proyek tertentu tidak cukup untuk menjawab kebutuhan kota secara keseluruhan. Bandung bukan panggung untuk memamerkan proyek, Bandung adalah ruang hidup yang harus dibangun secara adil," tegasnya.

Kemudian, GMNI juga menyoroti masalah sampah yang sudah lama belum menemukan solusi konkretnya. Menurut Halim, sampah di Kota Bandung berkaitan dengan pola konsumsi, pemilahan dari sumber, kapasitas pengolahan, pengangkutan, hingga pembuangan akhir.

Di Kota Bandung sendiri, timbulan sampah per hari bisa mencapai 1.496 ton. Timbulan ini menurutnya menandakan persoalan tersebut bukan lagi sekadar kebersihan kota, melainkan persoalan lingkungan, kesehatan masyarakat dan tata kelola dan keberlanjutan pembangunan.

"Selama ini penanganan sampah masih ketergantungan pada pola kumpul, angkut dan buang. Karena itu, Pemerintah Kota Bandung membutuhkan penanganan khusus dan perubahan pola pengelolaan sampah secara menyeluruh. Penyelesaian tidak hanya boleh selesai pada seberapa besar sampah yang diangkut menuju pembuangan akhir, tetapi harus mengukur seberapa banyak sampah yang berhasil dikurangi, dipilah, digunakan Kembali, didaur ulang, dan diselesaikan sejak sumbernya," pungkasnya.