.webp)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan anggaran mencapai Rp1,29 triliun untuk mendukung akses pendidikan siswa SMA dan SMK di Jawa Barat. Anggaran tersebut mencakup pembiayaan layanan pendidikan di sekolah negeri hingga bantuan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang bersekolah di sekolah swasta.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan hampir 1 juta siswa SMA dan SMK negeri menjadi bagian dari program pendidikan yang menjadi kewenangan Pemprov Jabar. Berdasarkan data cut-off 31 Agustus 2026, jumlah siswa sekolah negeri mencapai 992.125 orang.
"Jaminan pendidikan gratis bagi hampir 1 juta siswa anak SMA dan SMK negeri di Jawa Barat yang menjadi tanggung jawab provinsi kewenangannya," ujar Dedi, Selasa (22/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dedi menjelaskan pembiayaan tersebut berasal dari sejumlah sumber, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat dan anggaran operasional yang disiapkan Pemprov Jabar.
Khusus dari APBD Jabar, pemerintah daerah menyiapkan sekitar Rp1,29 triliun untuk melayani siswa di sekolah negeri. Anggaran itu digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk operasional sekolah, pembangunan sekolah baru, penambahan ruang kelas, hingga rehabilitasi sekolah. Anggaran tersebut belum termasuk dana BOSP dan sertifikasi guru.
"Dan apabila masih ada pungutan, maka dipersilakan untuk dilaporkan. Kami akan memberikan sanksi pemberhentian bagi kepala sekolahnya," tegasnya.
Selain siswa negeri, Pemprov Jabar juga mengalokasikan anggaran untuk siswa kurang mampu yang bersekolah di swasta. Salah satunya melalui bantuan perlengkapan sekolah. Tahun ini, bantuan tersebut diberikan kepada 38.887 siswa dari keluarga prasejahtera dengan total anggaran sekitar Rp70 miliar.
Setiap siswa mendapat bantuan senilai Rp1,8 juta per tahun yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah, seperti seragam, tas, sepatu, dan buku. "Anak-anak mendapat bantuan kelengkapan sekolah senilai Rp1,8 juta dalam setiap tahun untuk anak-anak keluarga prasejahtera," ujar Dedi.
Program pendidikan gratis juga diperluas kepada siswa yang bersekolah di sekolah swasta melalui program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK). Sebanyak 31.663 siswa mendapat bantuan biaya pendidikan melalui program tersebut.
Untuk siswa SMA, bantuan SPP diberikan sebesar Rp150.000 per bulan, sedangkan siswa SMK memperoleh Rp175.000 per bulan. Selain itu, terdapat bantuan uang bangunan sebesar Rp1,5 juta dengan total anggaran yang disiapkan mencapai lebih dari Rp100 miliar setiap tahun.
Dedi menegaskan seluruh anggaran untuk program pendidikan tersebut bersumber dari kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak.
"Dan ini semua yang membiayai bukan Pemprov Jabar, bukan gubernur. Ini adalah yang membiayai warga Jawa Barat yang membayar pajak. Jadi gratisnya pendidikan di Jawa Barat itu digratiskan oleh warga Jawa Barat," ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto menambahkan, bantuan tersebut bukan program baru. Pemprov Jabar telah menjalankannya sejak tahun sebelumnya dan kini dilanjutkan dengan penyaringan penerima yang lebih terarah.
"Sebenarnya dari tahun kemarin juga sudah ada, kayak itu biaya untuk perlengkapan siswa miskin kan tahun kemarin juga sudah ada tuh. Nah sekarang berlanjut jadi untuk siswa miskin dari keluarga tidak mampu ya itu kita di tahun sekarang itu ada sekitar 38.887 siswa kan," katanya.
Untuk memastikan bantuan tidak salah sasaran, Disdik Jabar menggunakan data pokok pendidikan atau Dapodik. Data kemudian disaring berdasarkan desil kesejahteraan dan status penerimaan bantuan lainnya.
"Itu datanya, data siswa itu kita ambil dari Dapodik, diambil dari desil ya, dari desil 1 dan bukan penerima PIP atau PKH. Jadi disortir dulu. Kemudian data yang ada diserahkan verifikasinya ke sekolah sama kepala cabang dinas," jelas Purwanto.
Setelah diverifikasi oleh sekolah dan kepala cabang dinas, data penerima kemudian diserahkan kepada Disdik Jabar untuk diproses dan bantuan disalurkan langsung melalui rekening siswa.
Dukungan anggaran pendidikan juga diarahkan kepada siswa miskin kelas 11 dan 12 yang bersekolah di sekolah swasta. Pemprov Jabar menyiapkan subsidi Rp600 ribu per siswa bagi 117.457 siswa. Total anggaran untuk program tersebut mencapai sekitar Rp70,4 miliar.
"Yang di swasta ada juga kita skala prioritas. Jadi yang sekolah di sekolah swasta itu yang miskin itu harus kita bantu. Nah itu ada 117.457 siswa kita subsidi Rp600 ribu per tahun, Rp70,4 miliar totalnya," ucapnya.
Purwanto mengatakan kelompok tersebut menjadi salah satu prioritas karena siswa dari keluarga tidak mampu yang bersekolah di swasta dinilai lebih rentan mengalami putus sekolah ketika keluarga tidak sanggup membayar biaya pendidikan.
"Itu untuk siswa-siswa miskin di sekolah-sekolah swasta. Kan mereka yang rawan itu kan itu. Jadi kalau kita punya anggaran terbatas ya prioritas yang harus kita sentuh gitu," pungkasnya.
(bba/yum)
