.webp)
Nama Purbaya Yudhi Sadewa mulai mencuat dalam pembicaraan politik Jawa Barat, meski pelaksanaan Pilgub Jabar masih cukup jauh. Sejumlah partai politik di Jabar pun mulai merespons kemungkinan mantan Menteri Keuangan itu masuk dalam bursa calon gubernur pada masa mendatang.
Pilkada serentak berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 2031. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sejumlah putusannya telah menegaskan desain keserentakan Pemilu dan Pilkada, meski detail pengaturan teknis tetap bergantung pada regulasi yang dibentuk kemudian.
Di tengah panjangnya waktu menuju Pilgub Jabar, nama Purbaya justru mulai muncul dalam pengukuran politik nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dua survei yang dilakukan pada Juli hingga awal Agustus 2026 mencatat nama Purbaya dalam bursa tokoh yang diukur untuk Pilpres 2029. Dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 5-19 Juli 2026, Purbaya memperoleh 1,1 persen dalam simulasi semi terbuka dengan 20 nama.
Sementara dalam survei Media Survei Nasional (Median) periode 21 Juli-2 Agustus 2026, Purbaya memperoleh 1,3 persen dalam pertanyaan terbuka. Survei Median tersebut menggunakan 1.212 responden dengan margin of error sekitar 2,76 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Meski demikian, angka tersebut merupakan hasil pengukuran dalam konteks politik nasional, bukan survei khusus Pilgub Jawa Barat. Karena itu, kemunculan Purbaya dalam dua survei tersebut belum dapat dibaca sebagai elektabilitasnya di Jawa Barat.
Purbaya memiliki keterkaitan dengan Jabar. Ia lahir di Bogor pada 7 Juli 1964 dan merupakan alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia kemudian melanjutkan pendidikan ekonomi hingga jenjang doktor di Purdue University, Amerika Serikat.
Karier Purbaya juga lekat dengan bidang ekonomi dan pemerintahan. Ia pernah menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 2020-2025 sebelum dipercaya menjadi Menteri Keuangan.
Kini, setelah tak lagi berada di Kabinet Merah Putih, ruang pembicaraan mengenai arah politik Purbaya mulai terbuka. Salah satunya kemungkinan berkiprah di Jawa Barat, daerah tempat ia dilahirkan.
Namun, partai politik di Jabar belum menunjukkan sikap untuk mengusung atau menjajaki Purbaya. Ketua DPW PKS Jawa Barat Iwan Suryawan menilai pembicaraan mengenai Pilgub Jabar masih terlalu dini.
Menurut Iwan, arah Pilkada mendatang masih sangat dipengaruhi oleh regulasi yang nantinya mengatur Pemilu dan Pilkada. Ia mengatakan partai masih menunggu bagaimana formulasi aturan setelah putusan MK.
"Yang jelas kita masih melihat regulasi terkait dengan Pilkada dan Pileg ini, tentang Pemilu. Kuncinya kelihatannya sih di situ dulu ya. Bagaimana modelnya nanti sesuai dengan keputusan MK yang kemarin sudah diputuskan, kemudian juga nanti diformulasikan dalam Undang-Undang Pemilu seperti apa," kata Iwan, Selasa (21/9/2026).
Iwan menyebut perubahan aturan tersebut nantinya dapat memengaruhi peta politik, termasuk mekanisme pemilihan kepala daerah. Meskipun ia menyadari, sosok Dedi Mulyadi yang saat ini menjabat sebagai Gubernur masih menjadi yang terkuat.
"Ini juga menurut saya bisa ya sedikitnya mempengaruhi. Tapi kalau secara umum sih kan Pilkadanya masih belum akan terlihat yang akan muncul siapa segala macam, selain ya gubernur sampai saat ini kan. Tapi masing-masing partai juga kelihatannya masih tetap mempersiapkan ke arah sananya. Secara ini mah kuncinya di Undang-Undang Pemilu dulu," ucapnya.
Ia mencontohkan masih terbukanya kemungkinan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah. Wacana pemilihan melalui DPRD memang sempat menjadi bagian dari dinamika pembahasan politik, meski MK pada Juni 2026 dalam Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026 menyatakan penyelenggaraan Pilkada saat ini dilaksanakan secara langsung.
"Dan kemudian kalau partai mah pasti melakukan pendidikan politik yang dijelaskan kepada masyarakat. Masalahnya, apakah nanti Pilkada dipilih langsung seperti yang lalu, atau mungkin dipilih oleh DPRD misalnya kan, masih banyak peluang untuk terjadi hal yang seperti itu," ungkapnya.
Untuk Purbaya secara khusus, Iwan melihat ada catatan positif dari kiprahnya selama berada di pemerintahan. Ia menilai Purbaya telah melakukan sejumlah gebrakan selama sekitar satu tahun menjalankan tugas sebagai menteri.
"Ya, Purbaya dalam satu tahun penyelenggaraan tugas sebagai menteri, saya rasa banyak hal-hal yang positif yang beliau lakukan. Dan sebetulnya belum selesai beliau tuh ya. Bahwa tapi dia sudah berani untuk melakukan gebrakan-gebrakan, menurut saya itu harus diberikan apresiasi ya kepada beliau," terangnya.
Meski demikian, Iwan mengatakan ada bagian dari perjalanan Purbaya di pemerintahan yang tidak sepenuhnya diketahui publik, terutama terkait proses pengambilan kebijakan di lingkungan kepresidenan.
"Cuma kan kita juga minim pengetahuan terkait konstelasi pengambilan kebijakan yang ada di wilayah kepresidenan. Nah itu yang kita nggak paham. Tapi bahwa selama perjalanan satu tahun kalau saya lihat kan tone-nya positif kehadiran beliau itu ya," katanya.
PKS sendiri, kata Iwan, belum mulai mengerucutkan penjajakan kepada nama-nama tertentu untuk Pilgub Jabar. Fokus partai saat ini masih pada penguatan internal dan menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi untuk ditempatkan di berbagai tingkatan pemerintahan.
"Ya selama ini sih belum sampai ke nama orang ya, belum. Yang penting sekarang kita penguatan di internal terlebih dahulu ya, lebih dominan di situ dulu ya sambil menyiapkan SDM-SDM yang bisa diajukan atau punya kualifikasi untuk ke pusat atau provinsi atau ke kota. Kelihatannya mah masih berproses ya, insyaallah. Dari partai politik mah kudu siap atuh," tegas Iwan.
Sikap serupa disampaikan Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono. Ia memilih tidak masuk terlalu jauh dalam pembahasan nama-nama yang berpotensi maju dalam Pilgub Jabar karena waktunya dinilai masih panjang. Menurut dia, yang menjadi fokus PDIP saat ini adalah menangani persoalan masyarakat di Jawa Barat.
"Masih lama, masih terlalu dini untuk merespon terkait hal itu. Lebih baik, kita fokus dulu terhadap persoalan rakyat di Jawa Barat," singkat Ono.
