Dua Direktur Jenderal (Dirjen) di Kementerian Keuangan meminta perombakan pejabat yang dilakukan saat Purbaya Yudhi Sadewa masih menjabat Menteri Keuangan dibatalkan. Menteri Keuangan Suahasil Nazara kini buka suara soal permintaan tersebut.
Perombakan ratusan pejabat Kementerian Keuangan dilakukan Purbaya pada Kamis (10/9/2026), beberapa hari sebelum Suahasil dilantik menggantikannya sebagai Menkeu.
Mayoritas perombakan menyasar pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Perombakan tersebut mencakup Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, hingga pejabat pada Unit Organisasi Non Eselon Kementerian Keuangan.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan dirinya bersama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama telah meminta agar perombakan tersebut ditunda atau dibatalkan.
Dirjen Pajak Sebut Ada Nama 'Ajaib'
Bimo mengungkapkan terdapat sejumlah nama dalam perombakan yang menurutnya tidak melalui proses assessment talent management.
"Itu kan usulan kita, rotasi itu. Cuma memang ada beberapa yang nama-nama 'ajaib' yang tidak ikut proses assessment talent management," ujar Bimo saat ditemui usai acara International Tax Conference di kantor pusat DJP, Jakarta Selatan, Rabu (16/9/2026).
Menurut Bimo, kondisi tersebut menjadi alasan dirinya bersama Dirjen Bea Cukai meminta agar perombakan ditunda atau dibatalkan.
"Kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management," tegas Bimo.
Bimo juga mengatakan pejabat yang terindikasi tidak memenuhi proses tersebut akan dibatalkan dari daftar perombakan dan dikembalikan ke posisi sebelumnya.
"Yang nggak memenuhi syarat tadi dibatalkan. Yang lain-lain tetap. (Jadi balik ke posisi awal?) iya," terangnya.
Suahasil Masih Pelajari Perombakan Era Purbaya
Suahasil Nazara mengatakan pihaknya masih perlu melakukan diskusi internal untuk melihat proses perombakan yang sebelumnya dilakukan Purbaya.
"Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi," ujar Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2026).
Suahasil mengatakan dirinya juga masih menunggu rekomendasi dari para eselon satu atau pejabat di tingkat Direktur Jenderal mengenai perombakan jabatan.
"Nah, ini saya masih sekarang mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon satu, karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit," beber Suahasil.
Menurut Suahasil, struktur pejabat di Kementerian Keuangan perlu memperkuat kerja sama lintas unit eselon satu. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga sinergi dan koordinasi di lingkungan Kemenkeu.
"Karena kadang-kadang kita memerlukan struktur pejabat yang sifatnya itu lintas unit eselon satu, karena itu memperkuat sinergi, memperkuat koordinasi. Jadi ini yang kita sedang pastikan dan akan kita pastikan sinergi dari Kemenkeu terjadi dengan baik," ujar Suahasil.
Apakah Perombakan Akan Dibatalkan?
Suahasil belum memberikan kepastian apakah perombakan pejabat yang dilakukan pada era Purbaya akan dibatalkan seluruhnya.
Ia mengatakan pihaknya terlebih dahulu akan melihat proses pelantikan dan landasan keputusan yang digunakan dalam perombakan tersebut.
"Kita nanti melihat dulu apa yang sudah dilakukan kemarin. Karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid. Nah, ada yang waktu itu datang sehingga ini nanti jadi kombinasi yang keseluruhan. Makasih semuanya," ujar Suahasil.
Sebelumnya, setelah dilantik sebagai Menkeu pada Senin (14/9/2026), Suahasil juga mengatakan akan memeriksa Keputusan Menteri Keuangan yang menjadi landasan perombakan pejabat tersebut.
"Nanti kita lihat, tapi kemarin memang ada pelantikan minggu lalu, dan tentu nanti kita akan lihat pelantikan seperti apa, Keputusan Menteri Keuangannya seperti apa, dan kita akan tindak lanjuti dari situ," beber Suahasil usai dilantik di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).
Bimo Tegaskan Komitmen Talent Management
Bimo kemudian membenarkan bahwa permintaan pembatalan tersebut berkaitan dengan sikap Suahasil yang ingin melihat terlebih dahulu proses dan keputusan pada era Purbaya.
"Iya, Pak Suahasil menegaskan komitmennya untuk melaksanakan talent management, melaksanakan birokrasi reform dengan sebaik-baiknya," terang Bimo.
Dengan demikian, nasib ratusan pejabat yang masuk dalam perombakan 10 September 2026 masih menunggu keputusan lebih lanjut.
Bimo menyebut pejabat yang tidak memenuhi syarat berdasarkan proses assessment akan dibatalkan dari daftar perombakan dan dikembalikan ke posisi semula. Sementara pejabat lainnya tetap menjalankan hasil perombakan.
Di sisi lain, Suahasil masih melakukan pembahasan internal dan menunggu rekomendasi dari unit-unit eselon satu sebelum menentukan tindak lanjut.
Keputusan akhir mengenai perombakan pejabat tersebut akan bergantung pada hasil peninjauan terhadap proses pelantikan, keputusan yang menjadi dasar perombakan, serta koordinasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
Simak Video "Video Purbaya soal Isu Dirjen Bea Cukai Bakal Dicopot: Lihat Minggu Depan"
(tya/tey)