.webp)
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) resmi merombak jajaran birokrasinya dengan melantik 11 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Gedung Sekretariat Daerah, Jumat (11/9/2026). Langkah ini menandai babak baru tata kelola ASN di lingkungan Pemkab Bandung Barat melalui penerapan perdana Manajemen Talenta dalam pengisian jabatan hingga tahap penetapan.
Sebanyak 11 pejabat yang dilantik terdiri dari tujuh orang hasil mutasi dan empat orang hasil promosi. Seluruh figur terpilih berdasarkan pemetaan Manajemen Talenta ASN yang merujuk pada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 729 Tahun 2026 tertanggal 22 Juni 2026.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menegaskan bahwa penerapan sistem ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang objektif, profesional, dan akuntabel berbasis sistem merit.
"Proses ini dilaksanakan sesuai ketentuan dan mendapat pendampingan langsung dari BKN. Pengelolaan karier ASN kini dilakukan secara objektif berbasis data," ujar Jeje dalam keterangan tertulis yang diterima Sabtu (12/9/2026).
Jeje mengingatkan para pejabat bahwa posisi dalam peta talenta bukanlah akhir dari pencapaian, melainkan titik awal pembuktian kinerja di lapangan. Ia menginstruksikan empat poin krusial yakni pembenahan mendasar di unit kerja baru, menjaga integritas penuh, menjalankan tanggung jawab jabatan, serta menghadirkan dampak nyata bagi organisasi dan masyarakat.
"Jangan terlalu lama pada proses adaptasi. Masyarakat menunggu hasil nyata. Jabatan jangan berhenti pada kewenangan, tapi harus melahirkan kerja dan manfaat," tegas Jeje.
Upaya pembenahan tata kelola ASN di KBB ini sebelumnya juga mendapat apresiasi tinggi. Pada 9 September 2026, Pemkab Bandung Barat menyabet Peringkat Pertama Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN Tahun 2026 dari Kantor Regional III BKN Bandung.
Jeje berharap prestasi tersebut menjadi pelecut motivasi bagi pejabat yang baru dilantik untuk bekerja lebih adaptif dan kolaboratif dalam menyelesaikan persoalan daerah. Ia memastikan kinerja para pejabat ini akan dievaluasi secara berkala.
"Jaga kepercayaan yang diberikan. Bekerjalah dengan integritas, tunjukkan kinerja, dan hadirkan hasil. Karena pada akhirnya keberhasilan kita diukur dari seberapa besar kerja pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkas Jeje.
