Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta pemerintah kabupaten dan kota segera menyikapi keluhan masyarakat terkait data sosial ekonomi atau desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Langkah itu ditempuh setelah Pemprov Jabar mencermati adanya persoalan di lapangan. Sejumlah warga mengeluhkan data sosial ekonomi yang tercantum dalam DTSEN dinilai tidak sesuai dengan kondisi faktual yang mereka alami.
Pemprov Jabar pun meminta pemerintah daerah tidak tinggal diam. Masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai mekanisme pemutakhiran data, termasuk mendapat fasilitasi untuk memperbaiki data apabila desil yang tercatats tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi sebenarnya.
Instruksi tersebut tertuang dalam surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman Nomor 8284/PW.04.02/ASDA EKBANG tertanggal 1 September 2026. Surat itu ditujukan kepada seluruh sekretaris daerah kabupaten dan kota se-Jawa Barat.
Herman mengatakan langkah tersebut juga dilakukan dengan memperhatikan surat Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat Nomor B-3498/320000/HM.310/2026 tertanggal 31 Agustus 2026 mengenai permohonan dukungan sosialisasi pembaruan DTSEN untuk Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah.
Dalam surat tersebut, Pemprov Jabar meminta pemerintah kabupaten dan kota menjalankan tiga langkah: pertama, segera melakukan sosialisasi hingga ke tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan agar masyarakat mengetahui jalur yang bisa ditempuh untuk memperbarui data sosial ekonomi.
"Melaksanakan sosialisasi kepada perangkat kecamatan dan desa/kelurahan, serta masyarakat tentang mekanisme pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat melalui dtsen-form.bps.go.id," ucap Herman dalam SE tersebut, Rabu (2/9/2026).
Simak Video "Video: Gaduh Desil DTSEN, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Warga Kehilangan Hak!"
(bba/mso)