Sebanyak 47 desa di Cianjur dipastikan menggelar pemilihan kepala desa serentak dengan menggunakan sistem digital pada 18 Oktober 2026. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Cianjur mengklaim penerapan sistem tersebut dapat menghemat anggaran hingga Rp 2,5 miliar.
Bupati Cianjur dr Muhammad Wahyu mengatakan pihaknya sudah mulai menjalankan tahapan Pilkades serentak, yakni dengan melakukan sosialisasi di tingkat kabupaten.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahkan, dalam sosialisasi yang melibatkan Forkopimda hingga Camat tersebut juga dilakukan simulasi. Terdapat tiga bilik suara yang sudah disiapkan alat khusus untuk memilih kandidat secara digital.
Setelah masuk bilik suara, calon pemilih tinggal menempatkan formulir yang telah dilengkapi barcode khusus. Begitu pemindaian selesai, pemilih tinggal menentukan foto calon yang dipilih.
"Tadi sudah dilakukan sosialisasi dengan melihatkan DPMD Provinsi Jawa Barat. Dilakukan juga simulasi agar semua yang terlibat paham," kata dia, Senin (31/8/2026).
Menurutnya, pelaksanaan tersebut diklaim akan berjalan maksimal meskipun waktu pelaksanaan kurang dari dua bulan lagi.
"Ini sudah lebih dari cukup dibandingkan daerah lain. Rangkaian jadwal sosialisasi, penetapan panitia, hingga pelaksanannya sudah cukup," kata dia.
Dia juga sudah meminta agar panitia pelaksana menyediakan petugas khusus untuk mendampingi lansia. "Meskipun cara memilihnya mudah dan cepat, tetap harus ada pendamping untuk lansia," kata dia.
Wahyu menambahkan, dengan penerapan pemilihan secara digital, Pemkab tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk mencetak surat suara. Bahkan, hal ini diklaim dapat menghemat anggaran hingga Rp 2,5 miliar.
"Untuk pelaksanaan di 47 desa yang tersebar di 23 kecamatan ini kita tidak lagi menggunakan kertas. Cukup datang dan memilih dengan alat digital. Ini dapat menghemat anggaran hingga Rp 2,5 miliar," ucap dia.
Di sisi lain, Kapolres Cianjur AKBP A Alexander Yurikho mengatakan untuk menghadapi Pilkades serentak, lebih dari 300 personel disiagakan. Tidak hanya saat pelaksanaan, pengamanan juga dilakukan sebelumnya, termasuk untuk mengamankan alat yang digunakan dalam pemilihan.
"Kami lakukan berbagai antisipasi, apalagi di momen Pilkades sebelumnya juga terjadi aksi protes dan konflik. Sehingga kami berupaya maksimal untuk mencegah, jangan sampai insiden di momen sebelumnya terulang," pungkasnya.
(orb/orb)
