.webp)
Penanganan kemiskinan menjadi tantangan krusial bagi kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi. Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat pada awal tahun 2026 ini, tercatat masih berada di angka 3,44 juta jiwa.
Dari Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, jumlah penduduk miskin di Jabar pada Maret 2026 mencapai 3,44 juta orang. Dibandingkan September 2025 yang mencapai 3,55 juta, jumlah penduduk miskin berkurang 114,23 ribu orang.
Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2025 yang mencapai 3,65 juta, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 218,27 ribu orang. Persentase penduduk miskin Jawa Barat pada Maret 2026 tercatat sebesar 6,54 persen, menurun 0,24 persen poin terhadap September 2025 dan menurun 0,49 persen poin terhadap Maret 2025.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sepanjang Maret 2025 hingga Maret 2026, angka kemiskinan di perkotaan dan perdesaan kompak menurun. Kemiskinan perkotaan pangkas 144,84 ribu jiwa, turun dari 6,76% ke 6,32%, sedangkan di perdesaan berkurang 73,43 ribu jiwa, turun dari 8,15% ke 7,48%. Pada periode tersebut, jumlah penduduk miskin perkotaan berkurang sebanyak 124,61 ribu orang, sedangkan di perdesaan bertambah sebanyak 10,38 ribu orang.
Sementara itu, persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 6,66 persen pada September 2025 menjadi 6,32 persen pada Maret 2026. Sedangkan itu, di perdesaan naik dari 7,28 persen menjadi 7,48 persen pada periode yang sama.
Faktor Kemiskinan di Jabar
BPS Jabar mengungkap, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Jabar. Berikut faktor-faktornya:
1. Ekonomi Jawa Barat Triwulan I 2026 tumbuh 5,80 persen (y-on-y), lebih cepat jika dibandingkan dengan Triwulan III 2025 yang tumbuh 5,19 persen (y-on-y) dan Triwulan I 2025 yang tumbuh sebesar 5,00 persen (y-on-y).
2. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2026 sebesar Rp523,48 triliun meningkat 6,01 persen dibandingkan Triwulan III 2025 yang sebesar Rp493,82 triliun.
3. Selama September 2025 - Februari 2026 terjadi inflasi sebesar 1,76 persen.
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 sebesar 6,64 persen, menurun dibandingkan Agustus 2025 yang sebesar 6,77 persen.
5. Luas panen padi periode Februari 2026 dibandingkan September 2025 mengalami penurunan sebesar 20,79 persen (dari 124,31 ribu hektar menjadi 98,47 ribu hektar) dan produksi padi menurun sebesar 24,28 persen (dari 0,90 juta ton menjadi 0,68 juta ton).
Dorongan DPRD untuk Kemiskinan di Jabar
Sebelumnya, Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa, mengingatkan pentingnya keseimbangan dalam menetapkan skala prioritas pembangunan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan perbaikan pelayanan harus sejalan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Langkah ini penting untuk menjawab tantangan daerah yang masih memerlukan perhatian serius, khususnya penanganan persoalan kemiskinan dan pengangguran di Jawa Barat.
"Pemerintah perlu menyeimbangkan prioritas. Pembangunan fisik dan pelayanan harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran secara efektif," kata Buky Wibawa.
Penguatan tata kelola pemerintahan dan pengentasan masalah sosial tersebut sejalan dengan misi ketiga dan keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat 2025-2029.
"Kita ingin birokrasi Jawa Barat hadir memberikan pelayanan terbaik. Langkah penguatan tata kelola ini harus sejalan dan konsisten dengan target pencapaian RPJMD 2025-2029," pungkasnya.
(wip/yum)
