.webp)
Penyelidikan dugaan korupsi yang tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Bogor mulai mengarah ke lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika mengakui telah mendapat informasi terkait adanya pihak yang diperiksa, namun ia memastikan kegiatan tersebut bukanlah operasi tangkap tangan (OTT).
"Enggak ada. Pemberitahuan memang ada yang diperiksa, enggak ada operasi senyap," kata Ajat saat dikonfirmasi detikJabar, Jumat (21/8/2026).
Ajat menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sejauh ini belum menerima surat resmi terkait pemeriksaan pegawai oleh KPK tersebut. Ia pun mengaku belum mengetahui secara pasti jumlah personel yang dimintai keterangan oleh tim penyidik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Condong ke Bapenda," ujarnya singkat saat disinggung mengenai instansi asal pegawai yang diperiksa tersebut.
Pernyataan Ajat ini sekaligus memperkuat informasi bahwa aktivitas KPK di Kabupaten Bogor bukanlah OTT. Kendati demikian, hingga kini belum diketahui secara detail perkara yang tengah didalami maupun status hukum pihak-pihak yang diperiksa.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga telah membantah kabar yang beredar mengenai adanya operasi senyap di wilayah Kabupaten Bogor.
"Menanggapi informasi yang berkembang di masyarakat, terkait kabar peristiwa tertangkap tangan di wilayah Kabupaten Bogor, kami klarifikasi, bahwa informasi tersebut tidak benar," kata Budi.
Meski membantah adanya OTT, KPK membenarkan adanya kegiatan lembaga antirasuah tersebut di wilayah Kabupaten Bogor. Namun, pihak KPK masih menutup rapat detail mengenai operasi yang sedang berlangsung.
"Adapun kegiatan lain oleh KPK di wilayah tersebut, benar ada, namun untuk saat ini secara detail kami belum dapat sampaikan," ujar Budi.
KPK juga belum mengungkap konstruksi perkara, identitas pihak yang dimintai keterangan, maupun lokasi spesifik kegiatan tersebut. Lembaga antirasuah ini menyatakan informasi lebih lengkap akan dibuka setelah proses hukum memungkinkan untuk dipublikasikan secara luas.
"Pada waktunya kami tentu akan sampaikan kepada publik secara transparan," kata Budi.
