.webp)
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan berjanji akan memperpanjang kontrak 7.326 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu. Ribuan pegawai tersebut diketahui akan habis masa kontraknya pada Oktober-November 2026.
"Akan diperpanjang. PPPK paruh waktu kita (kontraknya) akan diperpanjang," kata Farhan di Balai Kota Bandung, Kamis (20/8/2026).
Meski demikian, Farhan di momen itu meminta maaf belum bisa menaikkan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Sebab menurutnya, kemampuan fiskal belanja pegawai APBD Kota Bandung 2026 masih perlu penyesuaian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan mohon maaf sekali, kita belum punya kemampuan fiskal untuk menaikkan statusnya. Kami masih menunggu implementasi APBN 2027 yang akan menjadikan semua PPPK sebagai pegawai pemerintah pusat," ungkap Farhan.
Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat membuka peluang kepastian dengan kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Jika kebijakan ini bisa dijalankan, maka kata Farhan Pemkot Bandung punya kesempatan untuk membuka kembali rekrutmen baru.
"Kalau PPPK sudah menjadi pegawai pemerintah pusat, maka kita ada keleluasaan untuk mulai merekrut kembali PPPK paruh waktu. Itu banyak itu, sebagian besar PPPK kita kan guru, dan itu sangat diperlukan," tuturnya.
Farhan pun memastikan kondisi fiskal APBD Kota Bandung 2026 terhitung mencukupi untuk keperluan belanja pegawai. "Cukup, aman. Insyaallah belanja pegawai mah aman pisan," tandasnya.
Buka Peluang Cari Pinjaman Anggaran
Di momen itu, Farhan juga bicara mengenai kondisi APBD Kota Bandung. Pemkot kata dia sedang membuka kemungkinan pinjaman anggaran yang ia sebut dengan istilah pembiayaan.
"Jadi gini, sekarang ini dalam kebijakan umum anggaran, kita memang harus memikirkan strategi defisit anggaran. Di mana kebutuhannya pasti defisit, maka Pemerintah Kota bersama mitra-mitra yang lain, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat harus mencari pembiayaan. Toh sudah dicontohkan," katanya.
"Pak Gubernur menyatakan bahwa ada kemungkinan Provinsi Jabar akan mencari pinjaman Rp 3,7 triliun. Nah, kami juga akan melakukan hal yang sama. Istilahnya bukan pinjaman, tapi pembiayaan. Pembiayaan bisa dari mana aja, mungkin dari APBD provinsi, mungkin dari APBN, mungkin dari investasi perusahaan dan BUMN," pungkasnya.
(ral/sud)
