.webp)
Jawa Barat telah menginjak usia ke-81 tahun. Meski seusia dengan Republik Indonesia, Jabar masih menghadapi tantangan besar terkait disparitas layanan publik antardaerah. Pernyataan itu disampaikan langsung Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat Rapat Paripurna Hari Jadi ke-81 Jawa Barat di Pesanggrahan Gedung Sate, Rabu (19/8/2026) malam. Dengan potensi daerah yang begitu kaya, Dedi menilai disparitas antarwilayah di Jabar masih menjadi pekerjaan rumah yang nyata.
"Sehingga evaluasi anggaran merupakan kunci dari orkestrasi pembangunan. Evaluasi anggaran dulu yang bersifat administratif, sekarang sudah berubah menjadi bersifatnya teknis," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu poin yang menurutnya perlu dipacu adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Dedi, Jabar masih memiliki tantangan besar dalam meningkatkan IPM lantaran masih banyak warga berusia lanjut yang belum mengenyam pendidikan dasar 9 tahun.
"Bahwa sejak tahun 2020, IPM Jawa Barat turun dari ranking ke-10 menjadi ranking ke-16. Setelah ke-16, turun ke ranking ke-18. Kemudian balik lagi ke ranking 16, turun lagi mulai 2024 Pak Bey waktu jadi Pj ke ranking 15. Dan kemudian pada 2025 ini kita ke ranking 15, tetapi peningkatan IPM-nya di 2025 ini Jawa Barat tertinggi secara nasional," ucapnya.
"Nah, kita berharap IPM ini terus meningkat. Di mana problemnya? Tinggal dibaca saja kabupaten/kota mana saja yang masih memiliki IPM yang sangat berat. Kalau kota, semuanya IPM-nya sudah sangat tinggi, tapi Jawa Barat ini banyak kabupaten yang terhampar yang masih IPM-nya relatif rendah. Bagaimana cara mengejar IPM? Mengejar IPM adalah layanan dasar pemerintah untuk kabupaten/kota harus terus ditingkatkan," tambahnya.
Selain itu, Dedi Mulyadi juga menyoroti persoalan disparitas ekonomi antardaerah. Ia mencontohkan, standar kehidupan di wilayah Bekasi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Jabar seperti Kuningan, Majalengka, Cirebon, Indramayu, Garut, hingga Pangandaran.
"Nah, kalau kita ini standardisasi hidupnya dibuat menjadi sama, sehingga tolak ukurnya tidak menjadi sebuah ukuran yang utama, itu yang pertama. Yang kedua, angka ekonomi kita selalu dihitung berdasarkan angka statistik pendapatan orang, tapi tidak pernah dihitung bahwa satu daerah atau satu orang tinggal di sebuah wilayah perkotaan, rumahnya ngontrak, airnya beli, berasnya beli, memang punya pendapatan tinggi dibandingkan dengan yang tinggal di Kuningan atau Majalengka," ujarnya.
"Ini juga tidak menjadi talok ukur. Tetapi ini adalah tantangan kita semua agar investasi yang kita mencapai puncak yang tertinggi harus memiliki implikasi terhadap ketersediaan dan terisinya lapangan kerja di seluruh Provinsi Jawa Barat," pungkasnya.
(iqk/iqk)
