.webp)
Jawa Barat menghadapi persoalan serius dalam pemenuhan tenaga pendidik jenjang SMA dan SMK. Berdasarkan data, kebutuhan guru saat ini masih kurang sekitar 4.600 orang dan jumlah tersebut dipastikan terus bertambah seiring banyaknya guru yang memasuki masa pensiun.
Kondisi ini membuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus mencari cara agar kekurangan tenaga pendidik tidak sampai mengganggu layanan pembelajaran di sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, mengatakan persoalan kekurangan guru tidak bisa diselesaikan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Sebab, kebijakan rekrutmen aparatur sipil negara untuk tenaga pendidik berada di tangan pemerintah pusat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau kekurangan guru kita itu kan nggak bisa, kebijakannya nggak bisa dari kita gitu ya. Kita setiap berkenaan dengan kepegawaian kan berkenaan dengan kebijakan dari pemerintah pusat," kata Purwanto saat diwawancarai, Senin (10/8/2026).
"Jadi ya kita memang guru kurang. Itu mencapai 4.600-an kan kurangnya ini," sambungnya.
Menurut Purwanto, Pemprov Jabar juga tidak memiliki keleluasaan untuk membuka rekrutmen guru baru secara mandiri seperti mekanisme yang pernah berlaku sebelumnya. Karena itu, penambahan guru harus menunggu kebijakan dan formasi yang ditetapkan pemerintah pusat.
"Ya rekrutmen kan dari pusat. Kita nggak rekrut, rekrutmennya kan nggak kayak dulu lagi. Jadi kita kalau misalnya sekarang merekrut ya nunggu bagaimana pemerintah pusat," ujarnya.
Maksimalkan Guru yang Ada
Sambil menunggu kebijakan pemerintah pusat, Disdik Jabar memilih mengoptimalkan seluruh sumber daya tenaga pendidik yang saat ini tersedia.
Purwanto mengatakan pembelajaran di sekolah tidak boleh berhenti hanya karena jumlah guru belum ideal. Guru berstatus PNS, PPPK, PPPK paruh waktu hingga tenaga honorer akan dimaksimalkan untuk memastikan kebutuhan pembelajaran tetap terpenuhi.
"Ya kita kan bagaimana layanan pembelajaran di sekolah harus tetap berjalan. Kita optimalkan guru-guru yang sudah ada ya, yang PNS, yang P3K, yang P3K paruh waktu atau yang statusnya belum paruh waktu juga kan masih ada tuh yang honorer. Nah kita tentu akan mengoptimalkan mereka," katanya.
Optimalisasi tersebut salah satunya dilakukan melalui pengaturan beban mengajar. Purwanto menyebut guru dapat diberikan beban mengajar minimal 24 jam hingga 36 jam pelajaran, bahkan dalam kondisi tertentu bisa lebih.
"Jam mengajarnya ini juga kan dari kementerian ada lagi. Jadi kalau kita sih minimal 24 jam, maksimal di angka di 36 jam pelajaran, bahkan ada yang lebih. Kan itu memang mungkin terasa berat gitu," ujarnya.
Kondisi kekurangan guru juga membuat sejumlah sekolah harus menyesuaikan penugasan tenaga pendidik. Bahkan, fenomena guru mengajar di luar bidang keahliannya bukan persoalan baru di Jawa Barat.
"Ya dari dulu juga banyak. Dari dulu udah kayak gitu kan ada guru Bahasa Indonesia misalnya ngajar PKN, ada. Kekurangan jam mengajar mereka kan," katanya.
Gandeng Perguruan Tinggi
Selain memaksimalkan guru yang tersedia, Disdik Jabar mulai mencari sumber daya tambahan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi.
Purwanto mengatakan perguruan tinggi memiliki mahasiswa calon guru yang dapat dilibatkan melalui program praktik kerja lapangan (PKL) yang diintegrasikan dengan kebutuhan pembelajaran di sekolah.
"Nah kita kemudian akan mengoptimalkan sumber daya yang bisa kita manfaatkan. Perguruan tinggi kan banyak di kita. Nah kita udah kerjasama sama UPI, kita punya sekolah mereka punya calon guru, kemudian kita optimalkan mereka PKL-nya terintegrasi dengan bagaimana pemberian layanan pembelajaran kepada anak-anak kita," tuturnya.
Kerja sama tersebut tidak hanya akan difokuskan dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Disdik Jabar juga membuka peluang menggandeng perguruan tinggi lain di berbagai wilayah.
"Nanti bukan hanya dengan UPI saja, nanti untuk wilayah Priangan misalnya kan ada Unsil (Universitas Siliwangi) ya, untuk Karawang daerah Karawang sana ada Unsika (Universitas Karawang) gitu, kemudian banyak IAIN mungkin kan bisa juga dan perguruan tinggi lainnya," katanya.
Namun, skema tersebut tetap diposisikan sebagai solusi sementara sembari menunggu kebijakan pemerintah pusat mengenai pemenuhan kebutuhan guru.
"Iya, iya nunggu pemerintah pusat regulasinya seperti apa," ujarnya.
Kekurangan Guru Terus Bertambah
Purwanto menegaskan angka kekurangan sekitar 4.600 guru bukan angka yang bersifat tetap. Kebutuhan tenaga pendidik terus berubah karena setiap tahun ada guru yang memasuki masa pensiun.
"Itu kan dinamis terus karena kan sekarang misalnya 4.600, besok udah ada yang pensiun lagi. Yang pensiunnya masif," katanya.
Karena itu, persoalan kekurangan guru menjadi pekerjaan rumah yang harus dihadapi secara berkelanjutan, bukan hanya oleh Jawa Barat. "Iya di semua provinsi, kabupaten, kota sama," ucapnya.
Di tengah keterbatasan jumlah guru, Disdik Jabar juga menyiapkan strategi untuk menjaga kualitas pembelajaran. Sekolah diminta tidak hanya menghitung jumlah kekurangan tenaga pendidik, tetapi juga memetakan kebutuhan kompetensi berdasarkan kondisi masing-masing satuan pendidikan.
"Ya ada dua pola. Setiap sekolah, kepala sekolah itu kan mempunyai kemampuan untuk menganalisis self assessment ya gitu jadi evaluasi diri sekolah itu harus dilakukan oleh setiap kepala sekolah sehingga sekolahnya kekurangan apa sih nih dari aspek raport pendidikan misalnya," katanya.
Dari evaluasi tersebut, sekolah dapat menentukan kebutuhan peningkatan kompetensi guru, termasuk melalui pelatihan dan In-House Training (IHT).
"Maka dia harus melakukan peningkatan kompetensi, latihan, IHT (In-House Training), pengembangan belajar melalui IHT-IHT di tingkat satuan pendidikan," pungkasnya.
Simak Video "Memborong Pakaian Murah di Pasar Gede Bage, Bandung"
[Gambas:Video 20detik] (bba/mso)
