.webp)
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat mendorong gagasan Ekoregion Sunda tidak berhenti sebagai wacana kebudayaan. Menurutnya, konsep tersebut harus diterjemahkan menjadi gagasan politik pembangunan yang mampu memperkuat kolaborasi antarwilayah, menjaga lingkungan, sekaligus memperjuangkan keadilan bagi daerah.
Rahmat menilai perubahan zaman telah menghadirkan persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh satu daerah secara sendiri-sendiri. Persoalan lingkungan, ketimpangan ekonomi, pengelolaan sumber daya hingga kesejahteraan masyarakat membutuhkan pendekatan lintas wilayah.
Karena itu, ia memandang nilai-nilai yang diwariskan karuhun Sunda dapat menjadi pijakan dalam membangun model pembangunan yang lebih kolaboratif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, kita diingatkan kembali pada nilai luhur yang diwariskan karuhun Sunda silih asih, silih asah, silih asuh," kata Rahmat dalam keterangan, Senin (10/8/2026).
Menurutnya, filosofi tersebut bukan hanya bagian dari identitas budaya, tetapi memiliki relevansi dalam membangun kehidupan masyarakat dan arah pembangunan daerah.
"Kita semua tahu bahwa nilai ini bukan sekadar warisan budaya, tetapi merupakan fondasi peradaban. Karuhun urang telah memberikan pesan yang sangat mendalam 'Gunung teu meunang dilebur, lebak teu meunang diruksak.' Sebuah amanat bahwa manusia harus maju tanpa kehilangan keseimbangan dengan alam," ujarnya.
Rahmat kemudian mendorong gagasan Ekoregion Sunda sebagai ruang kolaborasi antardaerah. Ia menegaskan konsep tersebut tidak dimaksudkan untuk menciptakan batas baru atau memisahkan satu wilayah dengan wilayah lainnya.
"Karena itu, rasanya kita perlu menghadirkan gagasan besar Ekoregion Sunda. Bukan sebagai batas pemisah, tetapi sebagai ruang kolaborasi. Bukan untuk membangun jarak, tetapi untuk memperkuat persatuan," katanya.
Ia menyebut Sunda, Cirebon, Banten dan Betawi memiliki keterhubungan sejarah, budaya serta kehidupan sosial yang kuat. Keterhubungan itu, menurutnya, dapat menjadi modal untuk membangun agenda bersama dalam menghadapi tantangan masa depan.
"Sunda, Cirebon, Banten, dan Betawi adalah satu ruang sejarah, budaya, dan kehidupan yang saling terhubung. Dari ruang bersama inilah kita dapat membangun masa depan: menjaga alam, memperkuat ekonomi, dan meningkatkan kualitas manusia," tuturnya.
Masa Depan Otonomi Daerah
Lebih jauh, Rahmat mengaitkan gagasan tersebut dengan masa depan otonomi daerah. Ia menilai penguatan otonomi, termasuk kemungkinan pembentukan daerah otonomi baru di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi, harus benar-benar memberikan ruang bagi daerah untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan pelayanan publik.
"Sepertinya Otonomi daerah termasuk di dalamnya pembentukan daerah otonomi baru untuk kota/kabupaten dan juga provinsi ke depan harus menjadi jalan bagi daerah untuk mengembangkan potensi, memperkuat kemandirian, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tetapi otonomi yang kuat tentu membutuhkan keadilan fiskal," tegas Rahmat.
Isu keadilan fiskal menjadi perhatian penting karena sejumlah daerah memiliki beban besar dalam menjaga sumber daya alam dan lingkungan yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat setempat, tetapi juga oleh daerah lain bahkan secara nasional.
Rahmat menilai daerah yang menjaga hutan, sumber air dan lingkungan harus mendapatkan manfaat yang sepadan dengan kontribusinya.
"Daerah yang merawat hutan, menjaga sumber air, melindungi lingkungan, dan menjadi penopang kehidupan nasional harus memperoleh penghargaan dan manfaat yang lebih berkeadilan," katanya.
Ia menegaskan, keadilan fiskal tidak boleh hanya dimaknai sebagai mekanisme pembagian uang dari pusat ke daerah. Lebih dari itu, sistem tersebut harus mampu mengakui kontribusi daerah dalam menopang pembangunan nasional.
"Sebab keadilan bukan hanya tentang membagi hasil, tetapi juga menghargai kontribusi," ujarnya.
Bagi Rahmat, identitas Sunda tidak semestinya hanya dirawat melalui seremoni budaya. Nilai dan sejarah Sunda harus mampu melahirkan gagasan konkret untuk menjawab persoalan pembangunan dan menjadi bagian dari politik pembangunan Indonesia.
"Kita semua tahu bahwa Sunda tidak hanya berbicara tentang masa lalu. Sunda harus hadir membawa gagasan, ilmu, dan karya untuk Indonesia masa depan," ujarnya.
Ia berharap pembangunan Jawa Barat dan kawasan sekitarnya ke depan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan pemerataan, keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kualitas manusia.
"Budaya adalah akar kita, Ilmu adalah cahaya kita, Kolaborasi adalah kekuatan kita, Keadilan adalah cita-cita kita," pungkas Rahmat.
(bba/yum)
