.webp)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan dana hibah jumbo kepada lima instansi vertikal dengan total nilai mencapai Rp662.307.848.500 pada Tahun Anggaran 2026. Alokasi ini merujuk pada dokumen Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan dokumen tersebut, porsi terbesar digelontorkan kepada Kodam III/Siliwangi sebesar Rp319.222.222.224, disusul Polda Jawa Barat senilai Rp214.196.737.388, serta Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000.000.
Tak hanya itu, hibah juga mengalir untuk Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU sebesar Rp23.888.888.888, serta Komite Intelijen Daerah senilai Rp5.000.000.000.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, di tengah gelombang tekanan fiskal dan defisit anggaran yang mendera daerah, alokasi dana hibah ratusan miliar ini bakal dievaluasi. Hal itu ditegaskan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat dikonfirmasi mengenai alokasi hibah instansi vertikal tersebut.
Dedi memastikan rencana penyaluran hibah tersebut kini tengah dalam proses revisi total pada APBD Perubahan 2026. Menurutnya, dari total alokasi itu, baru setengahnya yang telah dibelanjakan.
"Hari ini kan lagi direvisi. Lagi direvisi di perubahan anggaran sekarang ya. Dan uangnya kan belum dibelanjakan ya kan. Baru dibelanjakan setengahnya, dan setengahnya lagi masuk lagi ke kas daerah," ungkap Dedi saat diwawancarai di Gedung DPRD Jabar, Rabu (5/8/2026).
Menurutnya, komitmen pemberian hibah sangat bergantung pada ketersediaan keuangan daerah yang faktanya saat ini tidak mencukupi. Imbasnya, Dedi menyebut alokasi hibah akhirnya tidak bisa direalisasikan sesuai perencanaan awal.
"Karena kan keuangannya Pemerintah Provinsi Jawa Baratnya kan tidak terpenuhi. Kan kita memberikan hibah itu apabila ada asumsi terpenuhi keuangannya. Tapi faktanya kan keuangannya tidak terpenuhi, karena tidak terpenuhi ya tidak bisa dilanjutkan hibahnya," tegasnya.
Senada dengan Gubernur, Ketua Komisi V DPRD Jabar Yomanius Untung membenarkan angka ratusan miliar tersebut tercatat dalam alokasi awal. Kendati demikian, DPRD bersama eksekutif tengah mengkaji ulang rasionalisasi anggaran akibat beratnya beban fiskal daerah yang memaksa munculnya opsi pinjaman.
"Ya ini kan kita sedang mengevaluasi tentang hibah instansi vertikal. Jadi ada kemungkinan dirasionalisasikan karena memang kita dalam tekanan fiskal. Di samping tertekannya fiskal kita kan kita dipaksa untuk pinjam uang," jelasnya.
"Nah karena itu ya mungkin seperti halnya belanja operasional dan belanja modal yang diefisiensikan, termasuk hibah juga diefisiensikan bahkan ada rasionalisasi begini," sambung Yomanius.
Saat dikonfirmasi mengenai kepastian angka Rp662 miliar tersebut, Yomanius membenarkan data dalam dokumen resmi. Namun, ia memastikan pencairannya tidak dilakukan sekaligus dan sebagian besar belum terserap oleh lembaga penerima.
"Iya itu betul. Hanya kita sedang mengevaluasi apakah eh hibah itu akan dirasionalisasikan kembali dikurangi lagi atau gimana. Ini belum tuntas. Informasi yang saya dapatkan belum semuanya direalisasikan," pungkasnya.
Simak Video "Menikmati Uniknya Burger Jumbo di Restoran Spesial di Bandung"
[Gambas:Video 20detik] (bba/mso)
