Nasib Teras Cihampelas di Tangan Dedi Mulyadi: Bongkar dan Tata Ulang

Bandung -

Keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melimpahkan pengelolaan Teras Cihampelas kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dinilai membuka peluang untuk menata ulang salah satu ikon Kota Bandung yang selama beberapa tahun terakhir dianggap belum memberikan manfaat optimal.

Diketahui, pelimpahan aset tersebut telah ditandatangani langsung oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Setelah proses pengalihan selesai, Pemprov Jabar berencana membongkar Teras Cihampelas sebelum melakukan penataan ulang kawasan tersebut.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Bonti Wiradinata, menilai salah satu alasan yang mungkin mendorong Pemprov Jabar mengambil alih aset tersebut karena Teras Cihampelas selama ini terlihat tidak dimanfaatkan secara maksimal.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mungkin karena asetnya terlihat idle kali ya? Satu idle, yang kedua dia menjadi beban ruang Pemerintah Kota Bandung tapi tidak terlihat dampak secara keuangan ataupun peningkatan pertumbuhan ekonomi UMKM. Yang ketiga mungkin ada alasan lain," kata Bonti, Kamis (30/7/2026).

Meski demikian, ia berpandangan setiap kebijakan pemerintah tentu telah melalui berbagai pertimbangan. Karena itu, ia berharap pengambilalihan tersebut benar-benar menjadi bagian dari upaya memperbaiki wajah Kota Bandung.

"Tapi tentunya setiap kebijakan kan sudah ditimbang ya, mungkin saya berprasangka baik bahwa ada kebijakan yang sudah dipikirkan karena ini apa ya, diharapkan bisa memulihkan gitu ya, memulihkan tata ruang Kota Bandung seperti itu," ujarnya.

Mengenai rencana pembongkaran Teras Cihampelas yang sejak lama disuarakan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, Bonti menilai tidak menutup kemungkinan terdapat unsur politik di balik kebijakan tersebut. Namun menurutnya, hal itu merupakan sesuatu yang lumrah dalam dinamika pemerintahan.

"Ya mungkin kalau ya hareos-hareos di warung kopi gitu ya, ya mungkin adalah unsur ke sana. Apalagi kan digadang-gadang juga apa ya, persaingan antara pejabat dengan mantan pejabat itu kan masalah citra ya? Pasti itu ada, ada ajalah itu mah karena kan unsur populisme politik itu wajar," tuturnya.

Terlepas dari itu, Bonti menegaskan hal terpenting adalah bagaimana Pemprov Jabar mampu menghadirkan konsep baru yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setelah proses pengambilalihan aset selesai.

"Tapi saya harap sih dengan kebijakan apabila ini sudah diambil alih dan legal, clean and clear secara legal aspek dan juga tata kelola, mungkin yang paling saya tunggu itu adalah perubahan dari rencana tata ruang Kota Bandungnya seperti apa, dan apakah ini akan memberikan dampak yang lebih positif bagi masyarakat tentunya seperti itu," katanya.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah menyiapkan mitigasi matang apabila pembongkaran benar-benar dilakukan. Menurutnya, dampak terhadap kemacetan, mobilitas masyarakat, hingga penghapusan aset harus diperhitungkan sejak awal.

"Dan juga mungkin mitigasi risiko pada saat pembongkarannya, kalau memang akan dibongkar itu tentunya harus dipikirkan matang-matang ya karena ada aspek kemacetannya, mobilitas warga menjadi tidak seperti biasanya, kemudian proses tata kelola penghapusan aset yang dibongkar dan lain sebagainya," ujarnya.

Lebih jauh, Bonti berharap penataan ulang kawasan Cihampelas tidak hanya berorientasi pada perubahan fisik, tetapi juga mampu menghadirkan konsep kawasan yang lebih inklusif, ramah lingkungan, dan tetap menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

"Saya pikir sih mudah-mudahan ada suatu konsep baru terobosan dari Pak Gubernur yang bisa menjadikan kan ini sudah jadi ikon Kota Bandung ya Teras Cihampelas itu walaupun dengan segala kelebihan kekurangan berhasil atau tidaknya," terangnya.

"Tapi paling tidak dengan tata redesign ada proses dan kesempatan bagi Pak Gubernur Jawa Barat untuk merancang ulang atau redesign daripada Teras Cihampelas ini. Apakah akan dibentuk seperti apa Cihampelas di masa yang akan datang?," lanjutnya.