.webp)
Reaktivasi penerbangan komersial dan internasional di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, dinilai berpotensi berdampak terhadap keberlangsungan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka.
Peneliti Senior di HAVARA Institute Bandung Dedi Barnadi menilai, kebijakan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh karena menyangkut pengelolaan aset daerah hingga pemerataan pembangunan di Jawa Barat.
Menurut Dedi, BIJB Kertajati dibangun melalui investasi yang sangat besar dengan tujuan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur Jawa Barat. Karena itu, ia mengingatkan agar pemerintah tidak mengambil kebijakan yang justru berpotensi mengurangi peran bandara tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pembangunan Kertajati telah menyerap dana modal sekitar Rp 5,4 triliun. Di sisi lain, PT BIJB juga masih menanggung utang konstruksi sekitar Rp 2 triliun dengan defisit operasional tahunan berkisar Rp 60 hingga Rp 100 miliar," kata Dedi kepada detikJabar, Senin (27/7/2026).
Ia menilai, jika penerbangan internasional kembali dipusatkan di Bandara Husein, maka BIJB Kertajati berpotensi kehilangan pangsa pasar. Dampaknya, jumlah penumpang dapat menurun sehingga beban keuangan pengelola bandara semakin berat.
"Kanibalisasi pasar tidak bisa dihindari. Begitu penerbangan internasional ditarik kembali ke Bandung, volume penumpang di Kertajati berpotensi turun di bawah batas kritis," ujarnya.
Menurut Dedi, kondisi tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada keuangan daerah. Sebab, apabila kinerja BIJB terus melemah, pemerintah berpotensi harus terus mengalokasikan anggaran untuk menutup defisit operasional dan kewajiban perusahaan.
Selain persoalan ekonomi, Dedi juga menyoroti keterbatasan fisik Bandara Husein. Menurutnya, lokasi bandara yang berada di kawasan padat penduduk serta berdampingan dengan pangkalan TNI AU dan PT Dirgantara Indonesia membuat ruang pengembangannya terbatas.
"Husein tidak dirancang untuk melayani pesawat berbadan lebar. Sementara Kertajati memiliki landasan pacu yang memungkinkan melayani penerbangan internasional jarak jauh, haji, umrah hingga kargo," jelasnya.
Ia juga menilai keberadaan Tol Cisumdawu merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam membangun konektivitas menuju BIJB Kertajati. Karena itu, menurutnya, reaktivasi Husein justru berisiko mengurangi optimalisasi infrastruktur yang telah dibangun dengan investasi besar.
Tak hanya itu, Dedi menyebut, pengembangan BIJB Kertajati merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Rebana. Jika penerbangan internasional kembali dipusatkan di Bandung, maka tujuan pemerataan pembangunan ke wilayah timur Jawa Barat dikhawatirkan tidak akan tercapai secara optimal.
Karena itu, Dedi mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap menjadikan BIJB Kertajati sebagai hub utama penerbangan internasional. Sementara Bandara Husein, menurutnya, lebih tepat difungsikan sebagai bandara kota yang melayani penerbangan perintis, operasional PT Dirgantara Indonesia, serta mendukung kepentingan pertahanan TNI AU.
"Saya juga mengusulkan agar akses menuju Kertajati terus diperkuat, salah satunya melalui penyediaan layanan shuttle berbiaya terjangkau dari Kota Bandung menuju BIJB melalui Tol Cisumdawu. Langkah tersebut akan lebih efektif dalam meningkatkan daya saing Kertajati dibanding mengembalikan penerbangan internasional ke Bandara Husein," pungkasnya.
(yum/yum)
