.webp)
Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis survei bertajuk 'Evaluasi Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat'. Hasilnya, 95,4 persen warga Jabar puas dengan kinerja Gubernur Dedi Mulyadi.
Survei dilakukan terhadap 800 responden di Jabar dengan metode multistage random sampling. Adapun margin of error sekitar 3,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Dalam paparannya, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan, temuan hasil survei menunjukkan 39,3 persen responden puas dengan kinerja Dedi Mulyadi dan 56,1 persen menyatakan cukup puas. Sementara, 3,3 persen responden menyatakan kurang puas dan 0,5 persen tidak puas dengan kinerja Dedi Mulyadi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Adapun 0,8 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak memberikan jawaban. Sehingga tingkat ketidakpuasan secara keseluruhan hanya mencapai 3,8 persen, jauh di bawah angka kepuasan publik," kata Djayadi saat pemaparan rilis, Kamis (24/7/2026).
Tak hanya mengukur tingkat kepuasan, LSI juga memotret persepsi masyarakat terhadap kondisi pemerintahan dan ekonomi di Jabar. LSI mencatat mayoritas responden menilai kondisi ekonomi itu berada pada kategori sedang, yakni 44,3 persen, sementara proporsi masyarakat yang menilai kondisi ekonomi baik dan buruk relatif berimbang.
Di sisi lain, pelaksanaan dan kinerja pemerintahan Provinsi Jawa Barat mendapat penilaian positif dari masyarakat. Sebanyak 60,2 persen responden menilai penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai harapan, sementara 30,4 persen menilai sedang, dan hanya 8,1 persen yang memberikan penilaian buruk hingga sangat buruk.
"Aspek dengan apresiasi tertinggi adalah pembangunan infrastruktur dan layanan dasar, sedangkan sektor ekonomi masih menjadi tantangan utama pemerintah, meskipun lebih dari separuh responden tetap menyatakan puas terhadap kinerjanya," ucapnya.
Kemudian, LSI turut mengukur respons masyarakat terhadap sejumlah program prioritas Pemprov Jabar di bidang pendidikan. Beberapa di antaranya Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB, kebijakan Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) yang didukung bantuan dana pemerintah, serta program Sekolah Maung (Manusia Unggul) memperoleh dukungan dari mayoritas masyarakat yang mengetahui program tersebut.
"Namun, tingkat pengenalan atau awareness masyarakat terhadap berbagai program itu masih tergolong rendah, yakni belum mencapai 50 persen," pungkasnya.
Simak Video "Beristirahat di Penginapan Nyaman di Sapu Lidi Resort, Bandung "
[Gambas:Video 20detik] (ral/mso)
