.webp)
Pemerintah Kabupaten Sukabumi tengah tancap gas untuk memperluas cakupan dan tingkat keaktifan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warganya. Salah satu bidikan strategisnya adalah menyasar puluhan ribu relawan Yayasan Sosial Pembina Pengamalan Pancasila (SPPG) se-Kabupaten Sukabumi.
Hal ini ditegaskan langsung oleh Sekda Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, saat membuka acara Sosialisasi Program JKN bagi Relawan SPPG di Pendopo Sukabumi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ade menginstruksikan para pengurus yayasan untuk segera mendaftarkan para relawannya agar mendapatkan kepastian jaminan kesehatan.
"Terdapat sekitar 402 yayasan SPPG yang terdaftar di Kabupaten Sukabumi. Jika diasumsikan satu yayasan memiliki 50 anggota, maka ada potensi puluhan ribu relawan yang harus dilindungi kesehatannya," papar Ade.
Ade menegaskan dorongan pendaftaran ini memiliki tujuan yang jauh lebih besar dan strategis bagi daerah, terutama dalam mendongkrak status kesehatan masyarakat secara umum.
"Langkah optimalisasi kepesertaan ini bukan semata-mata untuk kepentingan Pemerintah Daerah ataupun kepentingan BPJS Kesehatan, melainkan murni demi kesejahteraan perlindungan masyarakat. Sekaligus, ini adalah upaya kita bersama untuk menggenjot capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Sukabumi," tegasnya.
Kejar Target UHC 98 Persen
Bukan tanpa alasan Pemkab Sukabumi bergerak agresif. Berdasarkan target RPJMN, capaian UHC ditargetkan harus menyentuh angka 98% dengan tingkat keaktifan peserta di atas 80%.
Namun, saat ini cakupan kepesertaan di Kabupaten Sukabumi baru merangkak di angka 92,97%, dengan tingkat keaktifan peserta yang masih tergolong rendah, yakni di angka 62,96%. Kolaborasi dengan yayasan seperti SPPG dinilai menjadi kunci krusial untuk mengejar ketertinggalan target tersebut.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Sukabumi, Ahmad Sanusi Budi Permana, menyoroti esensi gotong royong yang menjadi fondasi utama sistem JKN. Demi mempermudah proses, pihak BPJS memberikan opsi pendaftaran melalui skema kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Mandiri Kelas 3.
Sebagai langkah konkret, BPJS Kesehatan berjanji akan langsung memfasilitasi pendampingan teknis pendaftaran secara kolektif bagi seluruh yayasan SPPG yang ada di Sukabumi.
Dengan sinergi ini, Pemkab Sukabumi optimistis persentase keaktifan JKN bakal segera melejit, target UHC cepat terealisasi, dan para relawan kemanusiaan di lapangan bisa bekerja dengan tenang karena kesehatan mereka sudah terlindungi.
(sya/orb)
