.webp)
Wacana mengaktifkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri di Jawa Barat memunculkan beragam tanggapan dari kalangan orang tua siswa. Sebagian masih menolak, tetapi ada pula yang menilai kebijakan tersebut dapat diterima selama benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan dan fasilitas sekolah.
Salah satunya disampaikan Endra Kusuma, orang tua siswa di salah satu SMA negeri di Kota Bandung. Menurutnya, pembahasan mengenai reaktivasi SPP memang memunculkan pro dan kontra di kalangan wali murid.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengaku sempat berdiskusi dengan sejumlah orang tua siswa dari sekolah yang sama maupun sekolah lain. Dari obrolan tersebut, muncul pandangan bahwa sekolah memang membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit.
"Kalau kita sebagai orang tua melihat wacana mengaktifkan kembali sumbangan SPP ini ya untuk SMA-SMA di Jabar ini, memang sebenarnya jadi pro dan kontra ya buat orang tua ya. Kemarin juga kita sempat ngobrol sama beberapa orang tua juga yang kebetulan satu sekolah atau beda sekolah ya," kata Endra, Sabtu (18/7/2026).
Menurut dia, apabila SPP benar-benar diberlakukan, pemerintah harus memastikan besaran iuran yang dibayarkan sebanding dengan peningkatan fasilitas dan layanan pendidikan yang diterima siswa.
"Karena kan kalau sekarang ini memang biaya untuk operasional sangat tinggi kalau saya lihat itu ya. Karena melihat dari apa, harus sesuai dengan sebanding dengan dari fasilitas. Kalaupun jadi ada SPP itu ditarik, harus sebanding dengan fasilitas apa yang ada di sekolahnya gitu loh," ujarnya.
Endra menilai hingga kini masih banyak sekolah negeri yang menghadapi keterbatasan fasilitas, mulai dari laboratorium, kondisi bangunan sekolah, hingga kesejahteraan guru honorer.
"Kan sekarang kita juga miris juga ya kalau dilihat dari beberapa sekolah ada kekurangan dana kayak kesulitan fasilitas sekolah, terus lab-nya, terus kesejahteraan guru honorernya gitu kan," katanya.
Secara pribadi, Endra mengaku tidak terlalu mempermasalahkan apabila SPP nantinya diberlakukan bagi siswa dari keluarga mampu atau kategori desil 6 hingga 10. Baginya, yang terpenting adalah kebijakan tersebut benar-benar mendukung kualitas pendidikan anak.
"Kalau saya secara pribadi ya pribadi nggak terlalu keberatan sih ya asal asal itu mendukung si anaknya. Karena kalau saya jujur aja secara pribadi, walaupun anak masuk sekolah negeri ya tapi tetap menekankan anak saya membiasakan dari dari SMP pun dari kelas 7 sampai kelas 9 sampai sekarang 10 sampai 10 masuk ke bimbel gitu loh," ujarnya.
Ia mengatakan biaya pendidikan yang dikeluarkan orang tua saat ini sebenarnya sudah cukup besar. Bahkan untuk bimbingan belajar saja, biaya yang harus dikeluarkan bisa mencapai jutaan rupiah setiap tahun.
"Sekarang coba rata-rata dari bimbel aja udah masuk 4 sampai 6 juta kan. Karena kita membandingkan sekolah negeri bukan karena kurang pendidikannya, tapi kita ingin menambah jam terbang untuk pendidikannya lebih bagus secara kualitas," katanya.
Menurut Endra, keputusan menyekolahkan anak di sekolah negeri bukan berarti sepenuhnya bergantung pada proses belajar di sekolah. Ia tetap menambah jam belajar anak melalui lembaga bimbingan belajar.
"Karena bukan saya nggak percaya ke gurunya. Tapi kalau saya pribadi memang masuk sekolah negeri memang agak ngeringanin, tapi kita menambah jam terbang anak tuh untuk menambah sekolah lagi belajar di bimbel," ujarnya.
Karena itu, ia menilai perdebatan mengenai SPP seharusnya tidak hanya berfokus pada ada atau tidaknya pungutan, tetapi juga manfaat yang akan diterima siswa.
"Kalau masalah itu pro kontra kayak gitu saya nggak nggak terlalu mempermasalahkan kalau untuk SPP sendiri ya. Karena memang kalau balik lagi ke (kualitas belajar) anak saya nggak masalah gitu," katanya.
Endra juga membandingkan biaya pendidikan di sekolah swasta yang menurutnya jauh lebih mahal, tetapi diimbangi dengan fasilitas dan kualitas layanan yang lebih baik.
"Apalagi kalau dibanding sekarang sekolah swasta aja masuknya 45 sampai 70 juta. Tapi kan ada garansinya mereka secara kualitas, secara pengajaran, lab gitu kan," ujarnya.
Meski demikian, ia berharap pemerintah terlebih dahulu menjelaskan secara rinci skema yang akan diterapkan apabila wacana SPP benar-benar direalisasikan, termasuk penentuan kategori keluarga berdasarkan desil.
"Iya kalau kita mah itu aja sih. Sekarang kalau didebatin nggak akan ada ujungnya. Karena kan sekarang balik lagi, orang tua ingin pendidikan anaknya lebih bagus," katanya.
"Tapi harus ada jalan tengahnya, jadi bingung ke masyarakatnya. Sekarang kan harus jelas dulu kayak desil 6 sampai 10 itu prioritas segini, yang ekstrem dari 1 sampai sampai 5-nya segini. Jadi harus jelas dulu gitu loh," lanjut Endra.
Ia menegaskan, bagi keluarga yang secara ekonomi mampu, pembayaran SPP bukan persoalan selama manfaatnya benar-benar kembali kepada siswa.
"Artinya wacana itu nggak jadi masalah untuk keluarga yang menengah ke atas, asal ngedukung pendidikan anak karena saya tahu sekarang pendidikan anak tuh mahal. Tapi kalau kita sebagai orang tua nggak nggak harus jadi perdebatan kalau masih pro ke anaknya didukung," ujarnya.
Endra berharap apabila SPP benar-benar diterapkan, dana yang terkumpul diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, mulai dari kesejahteraan guru honorer, laboratorium, kegiatan ekstrakurikuler, hingga perbaikan sarana dan prasarana sekolah.
"Asal kayak guru honorer harus terpenuhi, lab-nya harus terpenuhi juga, fasilitas kayak ekstrakurikulernya terpenuhi. Sekarang kan tiap sekolah beda-beda saya lihat, bangunannya masih ada yang belum layak, banyaklah kayak masalah MCK-nya, fasilitas lainnya olahraga kan belum semuanya (layak) kalau saya lihat sekarang," pungkasnya.
Simak Video "Sambut Siswa Baru SMA Unggulan CTARSA Foundation"
[Gambas:Video 20detik] (bba/mso)
