.webp)
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan tak menampik angka stunting di wilayahnya masih tinggi untuk saat ini. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kota Bandung masih berada di angka 22,8 persen, lebih tinggi dibandingkan target nasional yakni 16 persen.
Farhan lantas membeberkan sejumlah persoalan yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka stunting. Di antaranya kualitas udara yang masih buruk, kondisi sanitasi yang belum memadai, hingga kualitas sumber air yang perlu terus diperbaiki.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan, berdasarkan data kewilayahan, sekitar 27 persen rumah di Kota Bandung belum memiliki tangki septik yang layak sehingga masih berpotensi melakukan buang air besar sembarangan (BABS). Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.
"Kalau kita menyangkal bahwa kita sedang bermasalah, maka masalah itu akan semakin jauh dari solusi. Kita harus berani mengakui kondisi ini agar bisa mencari jalan keluarnya bersama," katanya dikutip Kamis (16/7/2026).
"Persoalan seperti ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh Dinas Kesehatan. Ini membutuhkan kerja bersama seluruh perangkat daerah karena sifatnya lintas sektor," ungkapnya menambahkan.
Pemkot Bandung pun kini sedang berupaya mempercepat penurunan angka stunting melalui pendekatan dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, pemerintah kewilayahan, hingga masyarakat. Menurut Farhan, stunting tidak bisa lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan kekurangan gizi lantaran tingginya angka stunting merupakan persoalan sistemik yang dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari sanitasi, kualitas lingkungan, hingga pola hidup masyarakat.
"Stunting bukan hanya masalah ASI atau pemberian makanan tambahan. Ini persoalan yang sangat sistemik. Kalau kita ingin menurunkan angka stunting, maka yang harus kita benahi bukan hanya gizinya, tetapi juga lingkungan, sanitasi, kualitas air, dan seluruh faktor yang memengaruhinya," ujar Farhan.
Farhan menjelaskan, persoalan stunting di Kota Bandung tidak disebabkan oleh kurangnya pasokan pangan. Sebagai kota jasa dan perdagangan, Bandung justru memperoleh pasokan bahan pangan dari sedikitnya 16 provinsi di Indonesia.
"Kalau soal suplai makanan, Kota Bandung tidak ada masalah sama sekali. Jadi jangan-jangan persoalannya bukan semata-mata gizi. Ada faktor-faktor lain yang harus kita selesaikan bersama," ujarnya.
Karena itu, Farhan meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan lurah melakukan identifikasi persoalan di wilayah masing-masing. Setiap wilayah, kata dia, memiliki tantangan yang berbeda sehingga solusi yang diterapkan pun harus disesuaikan dengan kondisi setempat.
"Kewilayahan menjadi garda terdepan. Ada wilayah yang persoalannya banjir, ada yang sanitasi, ada yang kualitas air. Semua harus dipetakan agar intervensinya tepat sasaran," ujarnya.
Ia juga menginstruksikan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) untuk mengoptimalkan Dapur Dahshat di setiap kelurahan sebagai pusat pengolahan makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang mengalami kekurangan gizi. Menurutnya, makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu diolah kembali agar kandungan gizinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan kelompok rentan.
Selain itu, Farhan meminta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga mulai memetakan kualitas air sungai, termasuk melakukan pengujian kandungan bakteri Escherichia coli di beberapa titik Sungai Cikapundung sebagai dasar penyusunan kebijakan kesehatan lingkungan. Farhan menargetkan Kota Bandung mampu mewujudkan Zero New Stunting, yakni tidak muncul lagi kasus stunting baru.
Namun ia menyatakan, target tersebut merupakan proses yang harus dicapai melalui kerja nyata, evaluasi rutin, serta kolaborasi seluruh pihak. "Zero New Stunting bukan keajaiban, tetapi sebuah proses. Setiap Senin ketiga setiap bulan, saya minta laporan perkembangan sehingga tahu apa yang sudah berhasil dan yang masih harus diperbaiki," pungkasnya.
(iqk/iqk)
