Dedi Mulyadi Tak Prioritaskan Pergantian Nama Provinsi Jawa Barat

Dedi Mulyadi Tak Prioritaskan Pergantian Nama Provinsi Jawa Barat

Bima Bagaskara - detikJabar
Rabu, 15 Jul 2026 20:06 WIB
Infografis usulan nama Jawa Barat diganti jadi Sunda.
Ilustrasi Provinsi Sunda. (Foto: Olah visual menggunakan ChatGPT)
Bandung -

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menegaskan sikapnya terkait wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Menurut Dedi, usulan tersebut bukan prioritas pemerintah daerah lantaran Pemprov Jabar kini memilih fokus menyelesaikan berbagai persoalan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dedi menyebut perhatian pemerintah saat ini difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur, penanganan stunting, hingga peningkatan kualitas pendidikan. Baginya, ketiga sektor tersebut jauh lebih mendesak ketimbang membahas pergantian nama provinsi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita ingin berfokus pada pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat, karena itu yang menjadi substansi tuntutan masyarakat. Jadi kita fokus menyelesaikan berbagai problem infrastruktur, kita ingin jalan terkoneksi sampai desa. Dan kita sudah terlihat, infrastruktur jalan sudah mulai baik hari ini, khususnya di wilayah provinsi ya," kata Dedi, Rabu (15/7/2026).

Selain infrastruktur, Dedi mengungkapkan Pemprov Jabar tengah mematangkan strategi baru untuk menekan angka stunting dengan melakukan intervensi sejak masa kehamilan.

ADVERTISEMENT

"Kita juga berfokus menyelesaikan stunting. Saya sudah punya konsep, saya tadi sudah tanya Kadis Kesehatan untuk membuat sebuah perencanaan kerja potensi ibu stunting itu ditangani sejak kehamilan. Ini fokus Provinsi Jawa Barat," ujarnya.

Menurut Dedi, ibu hamil yang terindikasi berisiko mengalami kekurangan gizi nantinya akan langsung mendapatkan pendampingan medis melalui tenaga kesehatan.

"Karena ditangani sejak kehamilan, maka orang yang mengalami kehamilan dan berpotensi kekurangan gizi ketika sedang hamil, itu yang segera akan kita tangani. Polanya adalah nanti bidan yang memeriksa bahwa ini berpotensi hamil bisa langsung nulis resep. Resepnya kebutuhan selama 9 bulan. Nanti kebutuhan vitaminnya apa, nutrisinya apa, makanannya apa, susunya apa, ini akan menjadi fokus kita ke depan," jelasnya.

Ia menilai langkah tersebut lebih efektif karena penanganan stunting setelah anak lahir jauh lebih sulit.

"Sehingga karena penanganan stunting ketika sudah dilahirkan itu sangat berat, karena problem stunting itu bukan persoalan hanya kekurangan asupan gizi, tetapi anak-anak itu sulit menyerap gizi dan protein ketika sudah terlahir," katanya.

Di sektor pendidikan, Dedi menyebut pelaksanaan penerimaan siswa baru di Jawa Barat berjalan relatif baik. Ia mengatakan pemerintah juga telah menyiapkan skema bagi siswa yang bersekolah di swasta, baik melalui jalur subsidi maupun jalur berbayar.

"Kemudian pendidikan. Kita sudah melihat hari ini tren penerimaan siswa baru di Jawa Barat relatif baik. Anak-anak sudah bisa sekolah, baik yang di sekolah negeri maupun yang direkomendasikan di sekolah swasta," ujarnya.

"Di sekolah swasta itu ada variabel dua pilihan, ada orang tua yang memilih jalur subsidi, yaitu jalur yang disiapkan oleh pemerintah provinsi, ada juga yang memilih jalur berbayar bagi orang tua yang mampu. Dan ini sudah berjalan dan kita sudah mulai hari ini masa penerimaan siswa baru," sambung Dedi.

Karena itu, Dedi menegaskan usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat bukan agenda yang akan diprioritaskan pemerintahannya.

"Ya fokus kita membangun, bukan mengganti nama," tegas Dedi.

(bba/orb)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads