Belajar dari Tsunami 2006, Pangandaran Perkuat Forum Risiko Bencana

Deburan ombak di Pantai Barat Pangandaran tidak hanya membawa angin sejuk bagi para wisatawan, tetapi juga menyimpan memori kolektif tentang kekuatan alam yang tak terduga. 20 tahun yang lalu tepatnya 17 Juli 2006, daerah ini tersapu tsunami.

Di hamparan pasir yang menjadi saksi bisu sejarah tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merajut langkah baru untuk memperkuat benteng pertahanan masyarakat melalui pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Pangandaran.

Pembentukan forum ini, menjadi upaya memperkuat ketahanan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini diisi unsur pentahelix, bukan sekadar seremoni formal. Di balik edukasi kebencanaan yang diberikan, terselip misi besar untuk membangun kesiapsiagaan di sepanjang garis pesisir yang rawan tersebut.

Koordinator Tim Pemberdayaan Sumber Daya Pentahelix BNPB, Iis Yulianti, menegaskan bahwa kehadiran FPRB adalah langkah strategis dalam mencetak masyarakat yang tidak hanya waspada, tetapi juga tangguh.

"Di Indonesia saat ini telah terbentuk 25 Forum Pengurangan Risiko Bencana tingkat provinsi dan sekitar 50 forum di tingkat kabupaten/kota. Mari kita bersama-sama membangun ketangguhan, karena hampir semua ancaman bencana ada di Indonesia, termasuk di Pangandaran," ujar Iis, Selasa (14/7/2026).

Pangandaran memang memiliki ikatan emosional yang erat dengan bencana. Tragedi tsunami yang menyapu pesisir selatan pada tahun 2006 silam menjadi alasan kuat mengapa daerah ini harus memiliki sistem mitigasi yang lebih mumpuni. Pengalaman pahit dua dekade lalu itu kini dijadikan bahan bakar untuk memperkuat proteksi bagi generasi mendatang.

"Peristiwa tsunami 2006 harus menjadi pembelajaran. Tujuan dibentuknya FPRB adalah agar pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting demi masa depan dan keselamatan anak cucu kita," ucapnya.

Iis menyadari betul bahwa luka dan dampak ekonomi akibat bencana besar tidak akan hilang dalam semalam. Pemulihan total membutuhkan napas panjang dan komitmen yang tidak terputus dari semua elemen.

"Butuh waktu puluhan tahun untuk benar-benar pulih setelah diterjang bencana. Karena itu, setelah kepengurusan FPRB terbentuk, kami berharap forum ini segera menyusun rencana kerja yang konkret dan berkelanjutan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menyambut baik dukungan penuh dari pemerintah pusat. Baginya, ketangguhan sebuah daerah diuji saat semua pihak mampu berdiri bahu-membahu sebelum dan saat bencana melanda.

"Ketika bencana terjadi, semua pihak selalu bahu-membahu. Itulah kekuatan kita dalam penanggulangan bencana," ujarnya.

Secara geografis, Pangandaran memang berada dalam garis risiko yang tinggi. Mulai dari ancaman gempa bumi, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, hingga abrasi yang perlahan mengikis daratan. Bisa dikatakan, wilayah ini adalah "laboratorium" bencana alam.

Hanya satu bencana yang tidak menghantui wilayah ini, yakni letusan gunung berapi. Selebihnya, masyarakat harus siap berdampingan dengan potensi risiko lainnya. "Risiko bencana di Pangandaran sangat banyak. Karena itu kita harus selalu waspada dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat," kata Dodo.

Kehadiran FPRB diharapkan menjadi motor inovasi yang menggerakkan kolaborasi lintas sektor. Mulai dari akademisi hingga pelaku usaha dan media, semuanya kini memiliki wadah untuk menyatukan kekuatan demi mempercepat penanganan bencana di bumi Pangandaran.

"Dengan adanya FPRB, kami berharap upaya mitigasi, edukasi, dan penanggulangan bencana di Pangandaran dapat dilakukan secara lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan," pungkasnya.