.webp)
Komisi III DPRD Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap semua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Langkah tersebut dinilai penting agar perusahaan milik daerah benar-benar memberikan kontribusi terhadap pembangunan, bukan justru menjadi beban keuangan daerah.
Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi Demokrat, Ronny Hermawan, mengatakan penyehatan BUMD harus diawali dengan audit menyeluruh terhadap seluruh perusahaan daerah tanpa terkecuali.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Audit tersebut diperlukan untuk memetakan kinerja masing-masing BUMD sekaligus menentukan langkah perbaikan yang tepat.
Menurut Ronny, efisiensi pengelolaan BUMD menjadi sangat penting karena Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini membutuhkan ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai berbagai program pembangunan.
"Kita berharap agar dana bisa maksimal untuk pembangunan, karena Pak Gubernur banyak bergerak di bidang infrastruktur dan lain-lain," kata Ronny, Senin (13/7/2026).
Karena itu, ia meminta Gubernur Jawa Barat tidak ragu mengevaluasi seluruh lini usaha BUMD, termasuk menilai kelayakan perusahaan yang selama ini terus mengalami kerugian.
"Makanya kita berharap agar Pak Gubernur segera melakukan audit kepada semua BUMD yang ada tanpa terkecuali," ujarnya.
Ronny menegaskan, hasil audit harus menjadi dasar pengambilan keputusan. BUMD yang masih memiliki prospek dapat dibenahi, sementara perusahaan yang terus merugi tanpa prospek perbaikan sebaiknya tidak lagi dipertahankan.
"Dilihat mana yang kinerjanya tidak baik, bahkan merugi kalau bisa BUMD tersebut ditutup saja daripada menyedot uang rakyat dan akan menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," tegasnya.
Menurut Ronny, langkah evaluasi menyeluruh merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola BUMD yang lebih sehat, profesional, dan akuntabel.
Dengan demikian, perusahaan daerah diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah serta mendukung percepatan pembangunan di Jawa Barat, alih-alih menjadi beban yang terus menguras anggaran publik.
(iqk/iqk)
