.webp)
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Sukabumi Raya menyoroti tajam kondisi pelayanan dan tata kelola anggaran di RSUD Palabuhanratu.
Sejumlah temuan memprihatinkan dibeberkan, mulai dari fasilitas fisik yang dinilai kurang layak hingga kekosongan persediaan obat, meski anggaran yang digelontorkan mencapai miliaran rupiah.
Koordinator Wilayah BEM Nusantara Jawa Barat Priangan Barat, Rahmadi L Making, mempertanyakan arah kebijakan Pemkab Sukabumi. Pasalnya, beban RSUD Palabuhanratu sebagai rujukan wilayah selatan sangat tinggi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tingkat keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) mencapai 84,4 persen, jauh di atas RSUD Sekarwangi yang berstatus Tipe B (73,7 persen).
BEM menyoroti anggaran jasa tenaga kebersihan yang mencapai Rp 2,277 miliar. Angka ini dinilai ironis karena RSUD Sekarwangi yang lebih besar saja hanya menganggarkan Rp 1,8 miliar.
"Namun dalam observasi lapangan, beberapa bagian dinding rumah sakit terlihat mengalami pengelupasan, lembap, dan diduga berjamur. Tata kelola kebersihannya masih buruk. Kami juga menerima laporan makanan pasien yang diduga tidak memenuhi standar, termasuk temuan sayur sup yang terdapat ulat," kata Rahmadi dalam keterangannya, Jumat (10/7/2026).
Sektor farmasi juga tak luput dari sasaran kritik. Berdasarkan data SiRUP 2026, terdapat anggaran Rp 9,6 miliar untuk belanja obat dan bayar utang. Namun di lapangan, BEM menemukan masih banyak pasien yang terpaksa membeli sebagian obat di luar rumah sakit karena stok di instalasi farmasi kosong.
"Manajemen perlu menjelaskan secara terbuka agar masyarakat mengetahui penyebab kekosongan obat di tengah besarnya anggaran yang dialokasikan," tegas Rahmadi.
RSUD Palabuhanratu Buka Suara
Merespons kritikan tersebut, Direktur RSUD Palabuhanratu dr. Ruli Suyono Saputra melalui Humas Billy Agustian memberikan penjelasan tertulis. Terkait anggaran kebersihan Rp 2,2 miliar, Ruli menyebut dana itu mencakup ruang lingkup luas kontrak pihak ketiga.
"Anggaran dialokasikan bukan hanya untuk pembersihan ruangan, tetapi mencakup penyediaan seluruh tenaga kebersihan, peralatan kerja, bahan pembersih, pengelolaan area, dan kewajiban kontrak lainnya. Namun, jika ada kondisi yang dinilai kurang optimal, hal tersebut menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut kami," jelas Ruli.
Terkait anggaran obat Rp 9,6 miliar, manajemen meluruskan bahwa dana tersebut adalah anggaran operasional gabungan. Dana itu dialokasikan untuk membayar utang tahun 2024 dan 2025, sekaligus untuk belanja obat tahun 2026 sesuai DPA dan RBA, sehingga tidak semuanya murni untuk pengadaan obat baru.
Adapun kekosongan beberapa jenis obat disebut terjadi karena banyak faktor. "Antara lain ada beberapa distributor yang masih nge-lock, keterlambatan pengiriman, terbatasnya stok penyedia, hingga lonjakan kebutuhan pelayanan," urainya.
Sebagai solusi, pasien yang obatnya kosong akan diarahkan ke apotek rekanan atau apotek luar agar pengobatan tak tertunda. Pihak RS berjanji akan terus memperbaiki sistem perencanaan dan pengadaan.
Di akhir penjelasannya, Ruli mengungkapkan beban berat yang saat ini tengah dipikul rumah sakit. RSUD Palabuhanratu harus menanggung piutang pasien miskin yang nilainya nyaris menyentuh Rp 5 miliar.
"Adanya piutang RS ke pasien Gakinda (Keluarga Miskin Daerah) tidak punya BPJS yang nilainya mencapai hampir 5 M, karena RS tidak boleh menolak pasien," pungkasnya.
(yum/yum)
