.webp)
Usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda menghadirkan pro dan kontra di publik. DPRD Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun buka suara menanggapi polemik itu.
Wakil Ketua DPRD Ono Surono menegaskan posisi DPRD saat ini hanyalah menjalankan mandat konstitusional. Sebagai rumah rakyat, DPRD wajib membuka pintu bagi setiap aspirasi yang masuk, termasuk saat Komisi I menerima audiensi masyarakat yang mengusulkan pergantian nama Jawa Barat. Namun, Ono menggarisbawahi bahwa mendengarkan bukan berarti mengamini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Rakyat Jawa Barat, saya tegaskan kembali bahwa tidak ada usulan resmi, baik dari Gubernur Jawa Barat maupun dari DPRD Jawa Barat terkait hal ini," kata Ono dalam keterangan yang diterima, Rabu (8/7/2026).
Benang merah wacana ini sejatinya bermula dari sepucuk surat. Adalah Komunitas Pengkaji Penggantian Nama Provinsi Jawa Barat yang melayangkan usulan tersebut kepada Ketua DPRD. Sesuai mekanisme birokrasi, surat itu kemudian diteruskan ke Komisi I untuk dibedah lebih dalam.
Ono menegaskan, mayoritas fraksi di parlemen hanya memberikan lampu hijau untuk melakukan kajian, bukan memberikan restu untuk pergantian nama. Sehingga, harus dipahami betul perbedaan 'mengkaji' dan 'menyetujui'.
"Hampir mayoritas fraksi di dewan hanya setuju untuk menindaklanjuti kajiannya. Jadi bukan langsung setuju mengubah nama Provinsi Jawa Barat, tetapi setuju dilakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif," tegasnya.
Jika kajian ini bergulir, Ono menuntut adanya bedah total dari berbagai sudut pandang. Mulai dari payung hukum (yuridis), akar sejarah (historis), tatanan sosial (sosiologis), hingga urusan perut rakyat atau dampak ekonomi.
Apalagi, Jawa Barat bukanlah entitas tunggal. Tanah Pasundan adalah rumah besar bagi keberagaman budaya yang berkelindan erat, mulai dari napas Sunda, pengaruh Betawi, hingga kekhasan Cirebonan.
Di sisi lain, Ono juga menyoroti realitas pahit kondisi finansial daerah. Baginya, DPRD tidak akan gegabah mengetuk palu keputusan yang justru berisiko mencekik masyarakat di tengah situasi ekonomi yang sedang fluktuatif.
"Semuanya itu murni usulan dari komunitas pengkaji. Melihat kondisi ekonomi kita saat ini yang sedang tidak baik-baik saja, apalagi ada ancaman defisit anggaran di Jawa Barat, maka ini harus hati-hati. Saya pastikan DPRD Jawa Barat tidak akan mengambil langkah atau keputusan yang merugikan rakyat," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan usulan pergantian nama bukan berasal pemerintah provinsi. Terlebih, Pemprov Jawa Barat saat ini lebih fokus pada hal lain.
Ia pun menegaskan tidak akan mengurus perubahan nama Jawa Barat menjadi Sunda. Ia juga memastikan nama Jawa Barat akan tetap Jawa Barat.
"Seluruh rangkaian itu adalah karangan orang lain. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus terus bekerja, tidak akan mengurus perubahan nama. Namanya tetap Jawa Barat," singkat Dedi.
(bba/orb)
