.webp)
Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kota Bandung tahun 2026 diwarnai temuan kecurangan yang mengejutkan. Sebanyak 80 hingga 90 siswa terpaksa didiskualifikasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung lantaran kedapatan menggunakan dokumen 'siluman' berupa pemalsuan Kartu Keluarga (KK) hingga piagam prestasi akademik demi memuluskan langkah masuk ke SMP negeri.
Menyikapi temuan puluhan dokumen bodong tersebut, Wali Kota Bandung Farhan menegaskan bahwa sanksi diskualifikasi harus ditegakkan. Meski demikian, ia menjamin hak pendidikan para siswa yang terlanjur didaftarkan dengan cara curang itu tidak akan ditelantarkan.
"Gini, kalau yang didiskualifikasi, saya sangat prihatin ya. Karena bagaimanapun juga itu anak-anak kita. Tapi Insyaallah ruang kelas dan kursi untuk sekolah swasta bagi mereka yang didiskualifikasi dari SPMB akan selalu tersedia," kata Farhan, Rabu (8/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Posisi kursi SMP negeri yang sempat diisi oleh pendaftar 'siluman' tersebut kini dipastikan telah dialihkan secara adil. Farhan menargetkan seluruh proses SPMB dapat diselesaikan secara tuntas pada akhir Juli mendatang dengan mengisi kursi kosong tersebut dari daftar tunggu yang sudah ada.
"Itu sudah diisi langsung oleh antrean, antreannya seueur pisan (banyak banget) itu mah. Langsung semua SMP negeri, Alhamdulillah, terisi dengan baik," tuturnya.
Berkaca dari fenomena manipulasi data ini, Farhan menyayangkan ambisi para orang tua yang menghalalkan segala cara. Ia memperingatkan dengan keras agar tindakan mencari celah kecurangan tidak lagi dilakukan karena pada akhirnya justru akan menghancurkan mental dan masa depan anak.
"Ya ginilah, saya mah hanya mengimbau kepada para orang tua untuk menghindari lagi yang namanya diskualifikasi. Saya menghimbau para orang tua jangan sampai mencari peluang-peluang yang justru nanti berdampak, yang kena dampaknya anak-anak, karunya," ucapnya.
Fenomena munculnya KK dan piagam palsu ini disadari tak lepas dari persoalan belum meratanya fasilitas pendidikan. Ke depan, Pemkot Bandung bertekad untuk membereskan masalah kewilayahan guna menekan celah kecurangan tersebut.
"Yang paling mesti diperhatikan sekarang adalah tetap blank spot sekolah. Di beberapa kecamatan kadang cuma ada satu SMP, kadang tidak ada SMP. Kalau itu sudah terisi semuanya, baru kita akan berjuang untuk menambah SMP negeri di Kota Bandung secara masif. Kalau sekarang ada satu dua, tapi belum masif," pungkasnya.
(sya/yum)
