.webp)
Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Bekasi tahun ini berjalan mulus tanpa gejolak. Nyaris tak terdengar keluhan, baik di lapangan maupun riuh rendah protes orang tua di media sosial.
Rahasia suksesnya ternyata ada pada strategi simpel yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bekasi, yakni memaksimalkan penggunaan ponsel pintar. Para orang tua kini tak perlu lagi pusing mencari laptop atau komputer. Cukup lewat aplikasi Bebunge, urusan daftar sekolah beres dalam genggaman.
"Alhamdulillah, karena memang niat kami dari awal itu untuk memudahkan sehingga orang tua juga mengaksesnya cukup mudah, tanpa kesulitan-kesulitan," kata Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Bahrul Ulum, dalam rilis yang diterima detikJabar, Senin (6/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bebunge, yang merupakan akronim dari 'Bekasi Nyambung Bae', adalah aplikasi super (super apps) resmi Pemkab Bekasi yang mengintegrasikan berbagai layanan publik. Sejak diluncurkan pada 2020, aplikasi ini telah menjadi andalan warga Bekasi untuk urusan birokrasi digital.
"Konsep utama Bebunge adalah menjadikan satu aplikasi sebagai pintu masuk seluruh layanan digital Pemerintah Kabupaten Bekasi. Jadi masyarakat tidak perlu lagi mengunduh banyak aplikasi yang berbeda untuk setiap layanan. Cukup menggunakan satu aplikasi Bebunge, masyarakat dapat mengakses berbagai pelayanan publik sesuai kebutuhannya," ujar Bahrul.
Pada momentum SPMB 2026, fitur pendaftaran sekolah kembali disematkan ke dalam ekosistem Bebunge. Langkah integrasi ini dipilih agar masyarakat tidak perlu beradaptasi dengan platform baru setiap tahunnya.
"Jadi SPMB kami tidak membangun aplikasi baru atau aplikasi yang berdiri sendiri, tapi diintegrasikan. Jadi setelah masa SPMB selesai, masyarakat tetap menggunakan aplikasi yang sama untuk mengakses layanan publik lainnya," tuturnya.
Data dari Diskominfosantik mencatat antusiasme luar biasa. Pada hari pertama saja, tercatat 47.144 calon peserta didik mendaftar. Mereka memperebutkan 32.030 kursi yang tersebar di 56 SMP Negeri se-Kabupaten Bekasi. Hingga pendaftaran ditutup, angka pendaftar melonjak hingga 50.700 peserta.
"Seluruhnya diakses cukup dengan handphone. Jadi bisa diakses dengan mudah, tak perlu repot. Dan juga transparan karena datanya bisa dilihat di situ," tambah Bahrul.
Salah satu fitur unggulannya adalah transparansi peringkat secara real-time. Orang tua bisa memantau posisi anaknya setiap saat, sehingga peluang diterima di sekolah tujuan bisa langsung terukur tanpa perlu menebak-nebak.
"Jadi bisa dilihat langsung rangkingnya peserta di sekolah tujuan. Itu real time, jadi ketahuan posisinya setiap saat. Perubahannya pun kelihatan. Ya memang selain memudahkan, transparansi menjadi salah satu prioritas kami," ucapnya.
Tak hanya itu, Bahrul menjelaskan bahwa fitur SPMB di Bebunge dibekali metode pengukuran jarak mandiri. "Fitur ini menggunakan metode pengukuran jarak self assesment dimana orang tua siswa/siswi mengukur jarak dari rumah ke sekolah sendiri sehingga tidak terjadi masalah-masalah klasik terkait jarak khususnya pada jalur domisili," jelasnya.
Keberhasilan Bekasi ini menjadi kontras jika melihat sengkarut SPMB di daerah lain. Terbaru, kisruh pendaftaran tingkat SMA di lingkup Pemprov Jabar sempat memicu kekecewaan publik akibat akses layanan yang sulit serta data yang dianggap tidak transparan.
Bahkan, insiden tersebut sempat membuat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meradang dan menegur bawahannya hingga viral di jagat maya.
Melihat keberhasilan sistem ini, Bahrul menyatakan pihaknya sangat terbuka jika konsep Bebunge ingin diadopsi oleh pemerintah daerah lain atau bahkan pemerintah pusat sebagai solusi nasional.
"Tentu kami senang bila program ini dapat lebih bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas. Saya siap bila nanti konsep Bebunge diadopsi oleh pusat maupun pemerintah daerah lain. Karena ini memang bentuk pengabdian kami tentu untuk masyarakat," tegasnya.
Tahun ini, Pemkab Bekasi mengalokasikan 32.030 kursi SMP Negeri. Rinciannya: 16.016 kursi untuk jalur domisili, 8.014 jalur prestasi, 6.403 jalur afirmasi, dan 1.597 kursi untuk jalur mutasi.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Imam Faturachman, mengapresiasi kondisi SPMB 2026 yang berlangsung kondusif. Menurutnya, kemudahan akses dan transparansi data adalah kunci utama kepercayaan masyarakat.
"Karena memang yang terpenting itu orang tua tahu proses dan tahapannya, lalu caranya mudah dan tentu transparan. Dan alhamdulillah dengan skema yang digunakan, dapat memudahkan orang tua," kata Imam.
Meski begitu, Imam menyadari tidak semua pendaftar bisa tertampung di sekolah negeri karena keterbatasan kuota. Banyak lulusan yang akhirnya memilih melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta atau pesantren.
"Berdasarkan data, lulusan SD sederajat tahun ini sekitar 63.784 siswa, sementara kuota SMP Negeri sekitar 32.032 siswa. Memang tidak mencukupi, tapi memang tidak semua orang tua menyekolahkan di sekolah negeri," ungkapnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Pemkab Bekasi telah menyiapkan skema bantuan pendidikan bagi siswa yang bersekolah di swasta maupun lembaga kesetaraan. Bantuan ini menyasar 5.000 siswa SD dan 1.000 siswa SMP untuk meringankan beban biaya pendidikan. "Program ini tentunya dapat dimanfaatkan untuk meringankan beban orang tua," pungkasnya.
Simak Video "Video: Detik-detik Anjloknya KA Purwojaya, 2 Gerbong Belakang Keluar Rel"
[Gambas:Video 20detik]
(mso/mso)
