Wacana mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kembali mencuat setelah mendapat lampu hijau dari Komisi I DPRD Jawa Barat untuk dilanjutkan ke tahapan legislasi resmi. Usulan yang telah diperjuangkan lebih dari satu dekade itu kini memasuki babak baru.
Di tengah menguatnya dukungan politik, beragam respons dari masyarakat bermunculan soal usulan itu. Mulai dari kalangan ibu rumah tangga, pedagang, Generasi Z, pegiat budaya, hingga tokoh masyarakat memiliki pandangannya masing-masing.
Ada yang menilai pergantian nama penting untuk menguatkan identitas budaya Sunda, tetapi tidak sedikit yang menganggap persoalan itu belum menjadi kebutuhan mendesak dibandingkan masalah ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik.
Penolakan paling banyak datang dari kalangan ibu rumah tangga. Mereka khawatir pergantian nama akan berujung pada perubahan berbagai dokumen administrasi yang ujungnya justru membebani masyarakat.
Nuraeni (32), warga Bandung, berharap rencana tersebut tidak benar-benar diwujudkan. Menurut Nuraeni, pemerintah sebaiknya memprioritaskan persoalan yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.
"Jangan deh ya. Kebayang kan ngurus-ngurus administrasi gimana? Sekarang aja yang ngusur KTP masih susah, bahkan ada tuh bikin KTP harus pakai calo," kata Nur, belum lama ini.
"Lebih bijak saja. Masalah ekonomi yang lebih darurat, bukan pergantian nama saja," sambungnya.
Pendapat senada disampaikan Yulis (36) yang bahkan baru mengetahui adanya wacana tersebut. Menurutnya, pemerintah lebih baik memikirkan masa depan Jawa Barat dibanding mengganti nama provinsi.
"Masa depan Jawa Barat yang harus dipikirkan, buat apa ganti nama tapi masih banyak masalah. Saya yakin itu tidak mudah dan murah," ucap Yulis.
Hal serupa diungkapkan Dina (37). Ia mengaku khawatir seluruh dokumen kependudukan keluarganya harus ikut berubah jika nantinya nama provinsi diganti.
"Saya anak dua, satu di SMP dan satu di SD, KTP, KK, SIM ah semuanya kayanya terdampak. Nama-nama gedung, itu juga bakal diganti. Ujung-ujungnya pemborosan, anggaran lagi, pakai pajak lagi," ucap Dina tegas.
Pandangan serupa juga datang dari kalangan Generasi Z. Sabrina (26), warga Cibaduyut, menilai identitas Jawa Barat sebagai nama provinsi sudah sangat melekat, sehingga ia beranggapan tidak perlu ada pengubahan nama.
"Gausah, karena Jawa Barat sudah identik, kalau ada wacana pergantian nama enggak perlu, karena gak ada urgensi," katanya.
Sebaliknya, ia lebih menginginkan agar pemekaran wilayah bisa lebih diprioritaskan, seperti misalnya pemekaran Kabupaten Bandung Timur.
"Bandung Timur sudah layak jadi wilayah sendiri, dengan jumlah penduduk banyak, luas wilayah, sama Cimahi juga luas Bandung Timur, jadi kayanya sisi urgensi mending ke pemekaran saja," tuturnya.
Fatur (22) juga mempertanyakan urgensi perubahan nama tersebut. Ia khawatir masyarakat harus menghadapi proses administrasi yang rumit jika nama provinsi diubah.
"Ribet banget, jadi berdampak buat masyarakat, tambah harus bulak-balik (urus catatan sipil) belum lagi ngantrinya, kalau pun bisa online kalau diserempakkan kadang bisa error," jelas Fatur.
Sementara itu, warga lainnya, Gilang, meminta pemerintah menolak usulan tersebut. Ia beranggapan bahwa yang seharusnya jadi prioritas pemerintah adalah memikirkan nasib masyarakat agar bisa hidup dengan layak.
"Pemerintah kalau bisa harus menolaknya, karena gak ada urgensinya pergantian nama ini, masih banyak lebih penting yang harus dibahas dulu misalnya keamanan warga, sama kondisi ekonomi sekarang terhimpit, bahkan buat liburan saja gak kepikiran, lebih fokus ke bertahan hidup," tegasnya.
(bba/orb)