.webp)
Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi memimpin Rapat Koordinasi Forkopimda Kabupaten Subang pada Selasa (30/06/2026) di Ruang Rapat Bupati II, Kantor Bupati Subang.
Rapat tersebut beragenda pembahasan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Subang Tahun 2026.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala DPMD Kabupaten Subang, Hidayat, dalam laporannya menuturkan pelaksanaan Pilkades 2026 mendatang adalah yang terbesar dalam sejarah Kabupaten Subang.
"Sejarah pikades terbesar di Kabupaten Subang," ujar Hidayat, melalui rilis yang diterima detikJabar, Selasa (30/06/2026).
Hidayat menjelaskan, Pilkades Serentak Kabupaten Subang Tahun 2026 dilaksanakan di 28 kecamatan dan 165 desa. Hanya satu kecamatan yang tidak melaksanakan Pilkades, yakni Kecamatan Blanakan.
Tahapan Pilkades Serentak Kabupaten Subang Tahun 2026 dimulai sejak 6 Agustus. Sementara itu, pemungutan suara dijadwalkan pada 6 Desember 2026, dan penetapan Kepala Desa terpilih pada 21 Desember 2026.
Pelaksanaan Pilkades Serentak Kabupaten Subang Tahun 2026 akan menggunakan dua metode, yaitu konvensional dan digital.
Tiga desa yang akan melangsungkan pilkades Serentak dengan metode digital yaitu Desa Sukasari di Kecamatan Sukasari, Desa Rawalele di Kecamatan Dawuan, dan Desa Sukamandijaya di Kecamatan Ciasem.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemdes) Provinsi Jawa Barat, Ade Afriandi, pada kesempatan tersebut menuturkan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang menyelenggarakan pilkades digital atas arahan Gubernur Jawa Barat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran.
"Gubernur mengarahkan digital, agar ada efisiensi anggaran dan efektifitas dalam pelaksanaan pilkades" terangnya.
Ia menambahkan, dalam pelaksanaan Pilkades digital akan dilakukan pelatihan hingga simulasi agar proses tetap berjalan lancar, sebagaimana yang telah sukses dilakukan di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Karawang.
"Nanti akan ada pelatihan hingga simulasi yang dilakukan" tuturnya.
Membuka sambutannya, Wakil Bupati Subang Kang Akur menegaskan bahwa sinergi seluruh pihak adalah kunci keberhasilan pelaksanaan Pilkades Serentak Kabupaten Subang Tahun 2026, terutama dengan adanya inovasi pilkades digital.
"Kehadiran kita akan menentukan keberhasilan pilkades Serentak, meskipun kita memiliki pengalaman di 2018, namun kali ini sedikit berbeda karena akan ada Pilkades Digital" jelasnya.
Kang Akur menekankan persiapan pilkades Serentak Kabupaten Subang Tahun 2026 harus dilakukan dengan matang. Terlebih, salah satu desa yang akan menerapkan metode digital adalah Desa Sukamandijaya di Kecamatan Ciasem yang memiliki jumlah penduduk terbanyak.
"Subang di 2026 lebih dari setengahnya melakukan Pilkades Serentak. Dari 165 desa, 3 desa Pilkades digital, dan dari 3 desa ada 1 desa dengan penduduk terbanyak yaitu Desa Sukamandijaya" paparnya.
Ia menambahkan, selain memastikan Pilkades Serentak berjalan lancar, terdapat tiga hal kunci yang harus dipenuhi agar Pilkades dapat memberi hasil terbaik. Pertama, memastikan seluruh aparatur pemerintah netral. Jangan sampai panitia di lapangan menunjukkan keberpihakan karena ketidaknetralan akan memicu perseteruan.
Kedua, memastikan keamanan dan ketertiban sebelum, saat, dan setelah Pilkades. Ketiga, pelaksanaan seluruh proses harus transparan, sesuai regulasi, dan akuntabel.
Kang Akur yakin apabila seluruh pihak memahami dan melaksanakan tugas masing-masing, maka pelaksanaan Pilkades Serentak Kabupaten Subang Tahun 2026 akan menjadi ajang demokrasi yang adil, jujur, aman, dan bermartabat.
"Insya Allah, kalau ini semua kita lakukan sesuai tupoksi, saya yakin Pilkades Serentak di Kabupaten Subang akan berjalan dengan baik, dan Pilkades Serentak Kabupaten Subang 2026 menjadi Pilkades adil, jujur, aman, dan bermartabat" pungkasnya.
Usai menyampaikan sambutannya, Kang Akur secara resmi membuka Rapat Koordinasi Forkopimda Pilkades Serentak Kabupaten Subang Tahun 2026 dan dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama.
Turut hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD Kabupaten Subang, Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, perwakilan Forkopimda, Asisten Daerah, Kepala OPD, camat, dan tamu undangan lainnya.
(orb/orb)
