.webp)
Pemerintah Kota Tasikmalaya akhirnya merespons aksi penutupan Jembatan Sukamenak yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Wanasigra, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis. Penutupan akses menggunakan rumpun bambu yang berlangsung sejak Sabtu (27/6/2026) tersebut dipicu oleh kekecewaan pihak desa atas perbedaan status pembebasan lahan di kedua wilayah.
Persoalan ini bermula dari kebijakan hibah lahan. Warga Desa Wanasigra telah merelakan tanah mereka tanpa ganti rugi untuk akses jalan menuju jembatan. Namun, warga di Kelurahan Sukamenak, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, dikabarkan menerima kompensasi finansial atas lahan yang digunakan untuk tujuan serupa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala Desa Wanasigra, Yudi Wahyudi, mengungkapkan bahwa tujuh warganya telah menandatangani surat hibah lahan sepanjang 300 meter dengan asumsi pihak Tasikmalaya melakukan hal yang sama. Namun, ia menemukan fakta bahwa warga di seberang jembatan justru mendapatkan ganti rugi.
"Tujuan dinonaktifkan ini, karena kami mempertanyakan kesepakatan awal yang telah dibuat. Bahwa untuk jembatan gantung ini, untuk akses dari dua wilayah dihibahkan. Tapi saya mendengar dari Tasik dan sudah konfirmasi ke sana, memang pada November 2025 ada penggantian lahan untuk akses jalan. Padahal kesepakatan awal minta hibah tidak ada pengganti. Di sini warga sudah menghibahkan, kami bukan minta ganti rugi. Intinya ini penghianatan cinta," kata Yudi.
Menanggapi tudingan tersebut, Kepala Dinas PUPR Kota Tasikmalaya, Hendra Budiman, membenarkan adanya pembebasan lahan yang didanai APBD Kota Tasikmalaya pada akhir tahun lalu. Meski demikian, Hendra mengklarifikasi bahwa warga Tasikmalaya sebenarnya juga memberikan hibah lahan untuk titik tertentu.
"Warga Tasikmalaya pun sama sudah menghibahkan lahannya, itu yang masuk dalam abutment (area penyangga) jembatan, dan jalan sepanjang 15 meter, itu adalah hibah dari warga Tasikmalaya," kata Hendra, Selasa (30/6/2026).
Hendra menjelaskan bahwa Pemkot Tasikmalaya menghadapi situasi dilematis dalam membangun akses sepanjang 400 meter menuju Jalan Sukamenak. Berbeda dengan sisi Ciamis yang sudah memiliki jalan eksisting, jalur di wilayah Tasikmalaya harus membelah permukiman warga dan rumah tinggal. Hal ini membuat proses hibah murni sulit tercapai sepenuhnya.
Di sisi lain, rampungnya akses jalan dari arah Ciamis memberikan tekanan agar pihak Tasikmalaya segera menyelesaikan jalur penghubung agar jembatan bantuan pemerintah pusat tersebut tidak mubazir.
"Akhirnya Pemkot Tasikmalaya harus melakukan pembebasan lahan, agar jembatan yang telah dibangun pemerintah pusat itu bisa dimanfaatkan secara maksimal," kata Hendra.
Ia menekankan adanya perbedaan karakteristik wilayah yang mendasari perbedaan kebijakan tersebut.
"Di kami harus menembus permukiman dan belum ada jalan. Kalau wilayah Ciamis sebelumnya sudah ada jalan eksisting, kemudian tak menembus permukiman," kata Hendra.
Meski terjadi ketegangan, Hendra tetap menyampaikan apresiasi kepada seluruh warga di kedua wilayah yang telah berkontribusi dalam pembangunan akses penghubung Ciamis-Tasikmalaya ini.
"Kami sampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk masyarakat baik Tasik mau pun Ciamis yang telah menghibahkan lahannya untuk digunakan jalan, semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua," kata Hendra.
