Warga Bandung Kehilangan 129 Jam per Tahun di Jalan

Acara diskusi yang digagas Aliansi Wargi Bandung Peduli Transformasi Angkot dan Demokrasi Kita tiba-tiba jadi sesi yang menuai sorotan. Sebuah kursi kosong jadi tempat curhat warga Kota Bandung, terutama mengenai masalah transportasi massal.

Kursi itu seharusnya diduduki Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Namun entah kenapa, hingga acara selesai, Farhan urung datang untuk membicarakan mengenai revitalisasi angkutan, terutama angkot, yang sejak lama menuai masalah di lapangan.

Disuksi itu tadinya diagendakan digelar pada Minggu (28/6/2026) pukul 10.00 WIB. Namun hingga sekitar pukul 11.00 WIB, Farhan tak kunjung datang yang memaksa diskusi itu harus dimulai.

Satu per satu narasumber kemudian memaparkan mengenai usulan transformasi angkutan di Kota Bandung. Diskusi itu menghadirkan perwakilan dari Dishub Kota Bandung, ahli transportasi ITB Sony Sulaksno, perwakilan Kopamas Budi Kurnia dan Transport Associate Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), Syifa Maudini.

Masalahnya, setelah diskusi dimulai, hingga pukul 12.00 WIB, Farhan tak kunjung datang. Panitia kemudian seolah-olah mengganti sosok Farhan dengan sebuah botol minum yang di depannya diberikan tulisan Wali Kota Bandung.

Transport Associate ITDP, Syifa Maudini, turut menyayangkan ketidakhadiran Muhammad Farhan. Padahal menurutnya, jika Farhan bisa datang, peserta diskusi yang hadir dapat menyampaikan sejumlah opsi untuk penataan angkutan massal di Kota Bandung.

"Kalau misalkan Wali Kota hadir itu bakal seneng banget, karena bisa menyampaikan seluruh uneg-uneg dan bisa langsung didengarkan. Karena memang urgensi menyediakan angkot sebagai transportasi publik di Bandung itu udah tinggi," katanya.

Forum ini pun mencatat bahwa 37 persen pengeluaran per bulan warga Bandung dihabiskan untuk biaya mobilitas. Sementara, 40 persen warga melaporkan kelelahan fisik dalam mobilitasnya sehari-hari, dan setiap tahunnya, warga Bandung kehilangan 129 jam karena terjebak kemacetan.

"Mobilitas itu bagian dari kehidupan tiap warga Bandung, dan transportasi publik adalah kewajiban pemerintah karena ini tuh moda yang inklusif di mana semua warga dengan beragam kelas pendapatan itu bisa mengaksesnya. Jadi, mungkin itu sih harapannya sebenernya tadi datang Wali Kota biar semuanya bisa tersampaikan," ungkapnya.

Menurutnya, harus ada keseriusan dari pemimpin di pemerintah daerah untuk penataan angkutan massal. Syifa kemudian mencontohkan cerita sukses penataan tersebut yang terjadi di Jakarta, Semarang dan Surakarta atau Solo.

"Yang pasti komitmen dari pemerintah itu perlu ada. Di Jakarta, Semarang dan Surakarta itu pemerintahnya mau untuk selalu mengawal meskipun prosesnya itu tidak gampang. Karena masalahnya, kalau operator kan bisnis ya aslinya, dia pengen harga yang setinggi-tingginya, pemerintah pengen harga yang rendah. Bagaimana caranya ketemu di tengah, itu yang harus dikejar," paparnya.

Penggagas acara, Aliah Rusdinar dari Demokrasi Kita mengatakan, ide diskusi ini sebetulnya berupa dialog dua arah. Ia mendukung kebijakan pemerintah daerah soal penataan angkutan massal, lalu Demokrasi Kita juga ikut mendorong agar warga mulai beralih menggunakan kendaraan umum.

"Karena perubahan sosial itu dua arah. Pemerintahnya memberikan konsep, menawarkan kebijakan, mengkomitmenkan anggaran, masyarakatnya juga harus berkontribusi. Rembug Warga ini lah jadi kontribusi kita, kita sama-sama diskusi, sama-sama berpikir, kita mengkaji secara mandiri untuk menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kita dalam demokrasi sebagai masyarakat," katanya.

Meski Farhan gagal datang, Aliah mengaku, sebelumn menggelar acara, komunitasnya sudah bertemu dan berdialog langsung dengan orang nomor satu di Kota Bandung. Ada 5 poin cetak biru atau blueprint yang kemudian direkomendasikan ke Pemkot Bandung untuk penataan angkutan massal yang signifikan.

"Jadi waktu itu bukan hanya untuk mengkonfirmasi kehadiran beliau, tapi juga untuk menjelaskan apa yang jadi aspirasi warga. Jadi sebenarnya sudah dicicil penyampaian yang menjadi aspirasi kita tuh sudah dicicil. Nah harapannya beliau bisa hadir hari ini untuk menanggapi langsung. Tapi enggak apa-apa enggak bisa hadir, besok dan selanjutnya kita akan kejar lagi audiensinya sampai komitmen anggaran dan kebijakan itu ada bentuk formalnya," pungkasnya.