.webp)
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun langsung ke Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat di Jalan Radjiman, Kota Bandung, Selasa (9/6/2026). Kedatangannya dilakukan di tengah membludaknya keluhan masyarakat terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 yang dalam beberapa hari terakhir menuai polemik.
Sejak pagi, kantor Disdik Jabar dipenuhi ratusan orang tua siswa yang datang untuk mencari solusi atas berbagai kendala pendaftaran. Mulai dari akun yang belum terverifikasi, data yang hilang, kesulitan login, hingga persoalan peserta yang gagal lolos Sekolah Maung dan harus kembali mengikuti jalur reguler.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dedi tak hanya mendengarkan keluhan para orang tua. Di hadapan masyarakat yang memadati aula Disdik Jabar, ia juga memanggil sejumlah petugas yang bertanggung jawab terhadap sistem dan aplikasi SPMB.
Dedi berulang kali melontarkan pertanyaan teknis terkait aplikasi yang digunakan dalam proses pendaftaran. Namun jawaban yang diterimanya justru membuatnya kecewa. Beberapa petugas dinilai tidak mampu menjelaskan secara rinci akar persoalan yang menyebabkan berbagai kendala di lapangan.
Situasi tersebut membuat Dedi terlihat kesal. Menurutnya, persoalan yang terjadi sebenarnya tidak terlalu rumit dan seharusnya dapat diantisipasi sejak awal apabila sistem dibangun dengan benar.
Usai berdialog dengan para orang tua dan petugas teknis, Dedi mengungkapkan bahwa mayoritas masalah yang muncul bukan berasal dari aturan penerimaan siswa baru, melainkan dari sisi aplikasi yang digunakan.
"Kalau menurut saya sih nggak ribet. Ini kan kalau sudah dari 340.000 ada beberapa problem yang disebabkan oleh teknis aplikasi, saya lihat," kata Dedi.
Karena itu, ia memutuskan untuk memanggil pihak yang merancang dan mengembangkan aplikasi SPMB guna meminta penjelasan secara langsung.
"Makanya hari ini saya ingin panggil yang menggunakan aplikasinya, yang membuatnya, karena ketentuan Gubernur seharusnya aplikasi tidak dibuat oleh Dinas Teknis. Aplikasi itu harus dibuat oleh Diskominfo atau terintegrasi oleh Diskominfo," ujarnya.
Menurut Dedi, persoalan yang muncul dalam sistem SPMB tahun ini sebenarnya bukan masalah besar. Ia menilai aplikasi yang digunakan justru terlalu banyak mengalami perubahan karena dibangun dari awal, padahal sebelumnya sudah tersedia sistem yang dapat disempurnakan.
"Kalau saya melihat problemnya tadi sederhana. Seharusnya fitur yang sudah ada itu tinggal disempurnakan. Tetapi kalau saya melihat tadi bahwa dia membuat aplikasinya dari nol," katanya.
Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa Pemprov Jawa Barat akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan SPMB.
Dedi menegaskan dirinya ingin mengetahui secara detail siapa yang membuat aplikasi tersebut dan bagaimana proses pengembangannya hingga akhirnya memunculkan berbagai kendala yang dikeluhkan masyarakat.
"Makanya saya mau panggil sekarang, ini teknis banget, nggak ada yang berat," tegasnya.
Simak Video "Video: Dijanjikan Kompensasi oleh KDM, Puluhan Kios Liar Jalur Puncak Dirobohkan"
[Gambas:Video 20detik]
(bba/mso)
