Jelang 1 Tahun Beroperasi, Sekolah Rakyat Krisis Guru dan Tenaga Pendidik

Di tengah ekspansi besar-besaran program Sekolah Rakyat, Kementerian Sosial mengakui masih menghadapi tantangan serius dalam penyediaan tenaga pendidik dan fasilitas pendukung. Kebutuhan guru, wali asrama, hingga sarana hunian siswa menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan menjelang tahun ajaran baru 2026-2027.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan jumlah siswa Sekolah Rakyat terus bertambah seiring meluasnya jangkauan program tersebut. Tahun ini pemerintah menargetkan mampu menampung sekitar 32 ribu siswa baru.

Jika digabungkan dengan siswa angkatan sebelumnya, jumlah peserta didik yang belajar di Sekolah Rakyat diperkirakan mencapai lebih dari 47 ribu orang untuk tahun ajaran kali ini.

Namun, di balik peningkatan jumlah siswa itu, pemerintah masih berhadapan dengan keterbatasan sumber daya.

"Untuk tenaga kependidikan, kami masih kurang guru, masih kurang wali asrama dan tenaga pendukung lainnya," kata Gus Ipul, di SRMP 10 Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (3/6/2026).

Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri karena model pendidikan Sekolah Rakyat menggunakan sistem berasrama yang membutuhkan lebih banyak tenaga pendamping dibanding sekolah reguler.

Selain kekurangan tenaga kependidikan, Kemensos juga masih menghadapi keterbatasan sarana. Saat ini sebagian Sekolah Rakyat masih menggunakan fasilitas rintisan sambil menunggu pembangunan gedung permanen selesai.

"Kemudian juga masih ada kekurangan asrama, apalagi nanti ada transisi dari sekolah rintisan yang jumlahnya 166 titik. Sementara gedung permanen baru mencapai sekitar 100 titik. Jadi ini masih menjadi tantangan yang cukup serius," beberapa Gus Ipul.

Kendati demikian, pemerintah tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat. Hingga saat ini gedung permanen telah dibangun di 93 titik, tujuh titik masih dalam proses pembangunan, dan empat lainnya dalam tahap persiapan.

Pemerintah menargetkan jumlah gedung permanen bertambah menjadi 104 titik pada tahun ini. Sementara pada 2027 ditargetkan sudah ada 200 titik Sekolah Rakyat permanen yang beroperasi.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar, Kemensos bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian PAN-RB, dan sejumlah kementerian terkait membuka proses rekrutmen secara khusus.

Menurut Gus Ipul, seluruh guru yang diterima wajib melalui seleksi ketat dan sudah memiliki sertifikasi pendidikan profesi guru (PPG).

"Tahun ini kita sudah merekrut lebih dari 5 ribu guru, insyaallah. Lebih dari 5 ribu guru untuk tahun ini," katanya.

Meski begitu, sebagian kecil guru yang telah lolos seleksi memilih mengundurkan diri setelah diterima. Jumlahnya sekitar tiga hingga lima persen dari total yang dinyatakan lulus.

"Sudah diterima lalu mengundurkan diri, tentu kami menyayangkan. Karena sebelum ditetapkan menjadi PPPK di lingkungan Sekolah Rakyat, mereka sudah menyatakan kesediaannya," ujar Gus Ipul.

Di sisi lain, Kemensos memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan normal meski terdapat kekurangan tenaga pendidik di sejumlah lokasi.

"Ada mekanisme yang kami buat untuk saling membackup. Jadi sampai sekarang, jika ada kekurangan-kekurangan, masih bisa ditangani," kata Gus Ipul.