.webp)
Pemkot Bandung mengagendakan pemotongan kabel udara untuk proyek ducting atau penurunan kabel bawah tanah. Titik pertama yang ditargetkan yaitu di kawasan Jalan Asia Afrika hingga Jalan Sunda.
Namun, target yang direncanakan ternyata menemui kegagalan. Pemkot Bandung kemudian mengubah rute pemotongan kabel udara itu ke Jalan Merdeka di dekat Balai Kota Bandung.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, ada sejumlah alasan yang membuat target pemotongan kabel udara di Jalan Asia Afrika gagal. Faktor terbesarnya masalah blackout internet yang berpotensi mengganggu layanan perbankan hingga proses SPMB 2026.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jalur pertama (Asia Afrika) tadi belum berhasil, kita masuk jalur kedua. Jalur kedua sudah dipastikan pemotongan ini tidak akan mengganggu pelayanan publik, tidak akan ada black out. Jadi kita ini sudah selesai backup-nya," kata Farhan saat meninjau proses pemotongan kabel udara di Jalan Merdeka, Kota Bandung, Selasa (2/6/2026).
Farhan menjelaskan, Pemkot Bandung tetap bersikukuh untuk memotong kabel udara. Dia memberikan ultimatum kepada operator telekomunikasi untuk segera mengambil keputusan sebelum pemotongan dilalukan.
"Maka tadi di Asia Afrika, saya minta seluruh pelaku ya dari Apjatel, Apji, dari para operator internet provider serta dari PT BII itu untuk melakukan lagi kesepakatan kapan mereka akan siapnya untuk langsung dipotong," ujarnya.
"Kalau kita sebagai regulator, yang pasti tetap akan melakukan pemotongan. Nah, cuman dalam pemotongan ini kita harus mempertimbangkan bagaimana pengaruhnya terhadap jangan sampai terjadi dampak negatif yang namanya blackout layanan publik. Itu sih, kalau sekarang mah jalur ini aman," tegasnya menambahkan.
Farhan menyatakan, Pemkot Bandung memberi tenggat waktu hingga sore ini untuk proses pemotongan kabel udara. Ia pun memastikan, syarat pemotongan tersebut harus menyediakan back up internet terlebih dahulu sebelum proses ducting dilakukan.
"Kan gini, kalau kita mau potong, kita mesti pastikan bahwa semua backup-nya sudah jalan untuk pelayanan publik. Nah, ini sampai semalam kita evaluasi, tadi subuh juga kita evaluasi, ternyata memang belum siap. Maka tadi saya paksa mereka untuk berkesepakatan kapan siapnya. Kan kalau tanggal 2 Juni ini pemerintah yang menentukan. Nah, kalau mereka siapnya kapan, itu yang kita kejar nanti," katanya.
"Itu belum tahu, mereka lagi berkesepakatan. Sore ini mereka akan lapor ke saya dan nanti akan diumumkan. Berdasarkan kesepakatan pemerintah dengan para pelaku, maka pemerintah boleh memotong tanggal berapa," pungkasnya.
(ral/yum)
