Dua Biang Kerok Penyebab Tingginya Angka Kemiskinan Bogor

Angka kemiskinan di Kabupaten Bogor pada 2025 tercatat masih berada di level 6,26 persen. Pemerintah Kabupaten Bogor mengakui penurunan memang terjadi dibanding tahun sebelumnya, namun kondisi tersebut dinilai masih cukup tinggi. Salah satu faktor yang disebut ikut mempengaruhi adalah maraknya judi online dan pinjaman online.

"6,26 persen ya saat ini, di tahun 2025. Di situ memang masih cukup tinggi lah ya sebenarnya, walaupun masih di bawah Provinsi Jawa Barat setahu saya," ujar Sekda Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika usai peresmian Simbolis Labelisasi Penerima Bantuan Sosial di Auditorium Setda Kabupaten Bogor, Kamis (21/5/2026).

Ajat mengatakan, pemerintah melihat persoalan kemiskinan tidak lagi semata dipicu rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi persoalan sosial baru, termasuk jeratan utang digital dan judi daring.

"Macam-macam. Itu juga salah satunya penyebabnya masih tinggi, judol dan pinjol," katanya saat ditanya apakah judi online dan pinjaman online ikut mempengaruhi tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bogor.

Kendati demikian, Ajat tidak mengetahui data pasti masyarakat pelaku sekaligus korban Pinjol dan Judol dari persentase angka kemiskinan yang dibeberkannya.

Menurutnya, pemerintah daerah saat ini terus melakukan berbagai intervensi untuk menekan angka kemiskinan.

Langkah tersebut tidak hanya berupa bantuan langsung tunai, tetapi juga pembangunan infrastruktur, intervensi kesehatan, hingga penguatan daya beli masyarakat.

Pemkab Bogor juga mengandalkan program Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai salah satu instrumen menjaga daya beli warga berpenghasilan rendah. Program itu disebut telah digelar lebih dari seribu kali.

"Karena itu kemarin kita hampir 1.026 kali GPM, Gerakan Pangan Murah," katanya.

Labelisasi Masyarakat Miskin

Ajat menambahkan, pemerintah daerah mulai menerapkan metode labelisasi atau penandaan rumah penerima bantuan sosial. Kebijakan tersebut disebut bertujuan memperbaiki akurasi data sekaligus membangun kesadaran masyarakat soal status penerima bantuan.

"Karena kami ini kan selain memang ada tujuan untuk menghentikan kemiskinan, tapi kita harus ada kepastian terhadap rupiah yang kita keluarkan itu harus pasti. Ini tepat sasaran nggak?" ujarnya.

Program tersebut sebelumnya telah diuji coba selama sekitar satu bulan. Dalam proses itu, muncul warga yang memilih tidak dipasang label karena merasa kondisi ekonominya sudah membaik.

"Ada masyarakat yang nggak usah ditempelin. Karena stigma atau apa, kami nggak sadar, kami nggak miskin lagi. Jadi akhirnya nggak ditempel," katanya.

Pemkab Bogor menargetkan evaluasi dampak program tersebut terhadap data kemiskinan dilakukan pada Januari 2027.