Purbaya Siap Evaluasi Dirjen Bea Cukai Usai Ditegur Prabowo

Purbaya Siap Evaluasi Dirjen Bea Cukai Usai Ditegur Prabowo

Anisa Indraini - detikJabar
Rabu, 20 Mei 2026 16:43 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan saat konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026. Kementerian Keuangan melaporkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami penurunan menjadi 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp164,4 triliun pada 30 April 2026. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/tom.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan saat konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026) (Foto: ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
Bandung -

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai diganti jika tidak mampu melakukan perbaikan.

Purbaya mengatakan akan mengevaluasi Dirjen Bea Cukai jika memang diperintahkan. Hanya saja ia perlu waktu sebelum memutuskan hal tersebut.

"Tadi kalau kerjanya nggak bener disuruh copot aja? Nanti kita lihat deh. Kalau itu perintah, saya akan kerjakan. Saya nggak bisa lari dari perintah, tapi saya cek dulu ya," kata Purbaya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebagaimana diketahui, saat ini posisi Dirjen Bea Cukai diduduki oleh Djaka Budhi Utama. Saat ditanya apakah kinerja bawahannya tersebut sudah bagus, Purbaya hanya tertawa.

Sebelumnya dalam rapat paripurna di DPR RI, Prabowo menyoroti kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang dinilai harus segera diperbaiki. Ia berpesan kepada Purbaya agar pimpinan DJBC diganti jika dirasa tidak mampu memperbaikinya.

ADVERTISEMENT

"Saya ingatkan kembali untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti," kata Prabowo.

Awalnya Prabowo mengingatkan kepada jajarannya untuk inisiatif membersihkan birokrasinya masing-masing dari perilaku korupsi. Jika ada yang melanggar, ia memerintahkan untuk segera ditindak.

"Jangan ragu-ragu yang melanggar, tindak. Sekali lagi semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita," ucap Prabowo.

Prabowo mengaku masih banyak mendapat laporan dari para pengusaha yang mengeluh karena mendapati pungutan liar (pungli). Menurutnya, pemerintah yang dipimpin harus berani memperbaiki semua institusi.

"Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua," pungkas Prabowo.

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini.

(aid/yum)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads