Harga Daging Sapi di Bandung Raya Tembus Rp 160 Ribu/kg

Harga Daging Sapi di Bandung Raya Tembus Rp 160 Ribu/kg

Bima Bagaskara - detikJabar
Selasa, 19 Mei 2026 17:51 WIB
Harga daging sapi di pasar tradisional di Kota Bandung mengalami kenaikan. Seperti di Pasar Ciwastra, harga daging sapi per kilogram mencapai Rp 130 ribu.
Daging sapi di Bandung (Foto: Wisma Putra)
Bandung -

Kenaikan harga daging sapi mulai memicu aksi mogok pedagang di sejumlah pasar tradisional di Jawa Barat. Sebagian pedagang memilih berhenti berjualan, mengurangi aktivitas dagang, hingga merencanakan libur bersama akibat harga yang terus melonjak.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar turun tangan menyikapi kondisi tersebut. Disperindag mengakui kenaikan harga daging sapi saat ini sudah melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) dan mulai berdampak pada aktivitas perdagangan di pasar.

Aksi mogok pedagang daging sapi mulai terjadi sejak Minggu (17/5/2026) di sejumlah pasar besar seperti Pasar Caringin, Pasar Ciroyom, dan Pasar Andir di Kota Bandung. Sementara untuk pasar tradisional skala kecil, aksi mogok berlangsung pada Senin (18/5/2026) hingga Selasa (19/5/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kepala Disperindag Jawa Barat, Nining Yulistiani mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan dan pengaduan dari asosiasi pedagang maupun hasil pemantauan langsung di pasar. "Daging sapi termasuk yang kenaikannya melampaui HAP," kata Nining, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, HAP daging sapi saat ini berada di angka Rp140 ribu per kilogram. Namun dalam dua pekan terakhir, harga terus merangkak naik hingga berada di kisaran Rp141 ribu lebih dan di sejumlah pasar bahkan tembus Rp160 ribu per kilogram.

ADVERTISEMENT

Nining mengungkapkan kenaikan harga terjadi berantai mulai dari tingkat importir hingga rumah potong hewan (RPH). Salah satu penyebab utamanya adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. "Kita juga mayoritas penggemukan sapi bibit sapinya masih impor dari Australia, India, dan Selandia Baru," ujarnya.

Selain faktor kurs dolar, kenaikan harga BBM nonsubsidi juga ikut memengaruhi biaya distribusi dan operasional perdagangan pangan di Jawa Barat. "Sebagian armada distribusi logistik, kendaraan angkut komoditas pangan, hingga operasional pelaku usaha perdagangan masih menggunakan BBM non subsidi, seperti Pertamax dan Solar Industri," katanya.

Pedagang Mulai Berhenti Berjualan

Berdasarkan data yang dimiliki Disperindag Jabar, dampak kenaikan harga mulai terasa di sejumlah pasar tradisional. Di Pasar Cicalengka, Kabupaten Bandung, sebagian besar pedagang mulai berhenti berjualan. Dari 10 pedagang, hanya dua yang masih bertahan untuk menghabiskan stok tersisa. Harga daging di pasar ini berkisar Rp150 ribu hingga Rp160 ribu per kilogram.

Kondisi lebih parah terjadi di Pasar Kosambi, Kota Bandung. Mayoritas pedagang sudah mogok dagang dan hanya satu orang yang masih berjualan. Pedagang lain disebut berencana ikut aksi demonstrasi. Sementara di Pasar Kordon, seluruh pedagang masih bertahan berjualan meski stok daging sangat minim. Harga daging di pasar ini juga sudah mencapai Rp160 ribu per kilogram.

Tak sedikit pasar yang mulai merencanakan aksi libur dagang secara kolektif. Di Pasar Sehat Soreang, Kabupaten Bandung, sebanyak 25 pedagang sudah menandatangani kesepakatan untuk libur berjualan selama dua hari pada 18-19 Mei 2026.

Hal serupa juga direncanakan pedagang di Pasar RTC Rancaekek dan Pasar Tagog Padalarang. Meski masih berjualan normal, para pedagang mengeluhkan kenaikan harga dan penurunan omzet. Di Pasar Baleendah, pedagang bahkan menyatakan akan tetap berjualan hanya jika stok daging masih tersedia.

Pasokan Daging Masih Surplus

Meski aksi mogok mulai meluas, Disperindag Jawa Barat memastikan stok daging sapi dan kerbau di Jawa Barat sebenarnya masih aman dan surplus. Nining menyebut berdasarkan Neraca Pangan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, stok daging saat ini mencapai 21.604 ton dengan kebutuhan sekitar 14.789 ton. "Artinya Jawa Barat masih surplus sebanyak 6.815 ton," katanya.

Untuk mengantisipasi aksi mogok terus meluas, Disperindag Jabar menyatakan sudah melaporkan persoalan tersebut kepada Kementerian Perdagangan dan menunggu langkah konkret dari pemerintah pusat. "Kami belum tahu solusi dari kementeriannya apa, tapi ini sudah kami laporkan," tutur Nining.

(iqk/iqk)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads