.webp)
Komisi I DPRD Kota Bogor memberikan apresiasi sekaligus catatan kritis terhadap kinerja para camat se-Kota Bogor dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025. Meski serapan anggaran dinilai memuaskan, minimnya fasilitas dasar di tingkat kelurahan dan lambatnya perbaikan infrastruktur menjadi rapor merah yang perlu segera dibenahi.
Dalam rapat kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 di ruang rapat Komisi I DPRD Kota Bogor, Rabu (22/4/2026), Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Sugeng Teguh Santoso (STS) mengungkapkan rata-rata penyerapan anggaran wilayah mencapai angka 95%.
Baca juga: Datang, Duduk dan Baca di Rumah Anjangsana |
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Secara administratif, pencapaian anggaran 2025 tergolong baik. Namun, angka tinggi ini tidak serta-merta menghapus kendala teknis di lapangan yang dialami para camat," ujar STS dalam keterangan yang diterima detikJabar, Senin (27/4/2026).
Dalam rapat tersebut, para camat mengeluhkan keterbatasan anggaran yang menghambat pemenuhan kebutuhan vital warga. Di Tanah Sareal misalnya, terdapat urgensi pembangunan flyover di Kebon Pedes untuk mengurai kemacetan. Sementara di Bogor Utara dan Timur, masalah banjir masih menjadi ancaman tahunan bagi warga.
Kemudian di Bogor Selatan, persoalan longsor di akses jalan Batutulis sudah terbengkalai hampir satu tahun. Kondisi berbeda terlihat di Bogor Barat yang relatif stabil dengan progres pembangunan kelurahan di Situ Gede yang berjalan positif.
Terkait longsor Batutulis, STS membawa kabar baik bahwa proyek alih trase jalan kini sudah memasuki tahap lelang di tingkat provinsi. "Kami mendorong eksekusi cepat karena jalan alternatif di Bogor Selatan sangat sempit dan membebani mobilitas warga," tegasnya.
Hal yang cukup mengejutkan dalam rapat tersebut adalah temuan mengenai minimnya fasilitas kantor di tingkat kelurahan. Di tengah tuntutan digitalisasi pelayanan publik, banyak kantor kelurahan yang hanya memiliki dua hingga tiga unit komputer.
"Bahkan ada yang kondisinya sudah tidak layak pakai. Ini anggaran kecil, tapi karena pengetatan, mereka kesulitan. Bagaimana mau melayani masyarakat dengan cepat jika perangkat dasarnya saja tidak memadai?" kritik STS.
(orb/orb)
