Nasib kurang beruntung tengah merundung pahlawan tanpa tanda jasa di Kota Bandung. Sejak Januari 2026, sebanyak 3.144 guru honorer di wilayah tersebut dilanda gundah gulana lantaran belum menerima hak upah mereka sebagaimana mestinya.
Padahal, anggaran senilai Rp 51 miliar sebetulnya telah disiapkan, namun pencairannya terkendala oleh aturan. Penantian panjang selama empat bulan itu tak pelak mencekik perekonomian para tenaga pendidik, terlebih mereka harus melewati momen krusial seperti bulan Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri.
Kondisi pelik ini turut dirasakan oleh Muhamad Salman Nasir, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SDN 093 Tunas Harapan Cijerah, Kota Bandung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di awal tahun, Salman masih bisa bernapas lega lantaran pada akhir 2025 ia menerima rapelan Tunjangan Profesi Guru (TPG) selama tiga bulan senilai Rp 6 juta yang cukup menutupi biaya hidup hingga Februari 2026.
Namun, memasuki bulan Maret, tabungannya terkuras habis. Tuntutan kebutuhan jelang Lebaran membuat para pahlawan tanpa tanda jasa ini kian tercekik. Beruntung, Salman mendapat pertolongan langsung dari pimpinannya di sekolah.
"Pas bulan Maret, memang agak berat. Apalagi mau lebaran dan lain-lain, teman-teman itu menjerit. Tapi kalau saya akhirnya, kebetulan ibu kepala sekolahnya nawarin ke saya. Mau dana talang enggak? Alhamdulillah, ya udah. Saya pakai aja," ucap Salman saat berbincang dengan detikJabar, Senin (27/4/2026).
Sayangnya, tak semua guru honorer seberuntung Salman yang mendapat fasilitas pinjaman dari pimpinan sekolah. Tuntutan asap dapur yang harus terus mengepul membuat banyak rekan sejawatnya harus memutar otak mencari penghasilan tambahan.
Tak sedikit dari tenaga pendidik ini yang terpaksa melepas seragam guru mereka sejenak dan turun ke jalanan aspal, banting setir menjadi driver ojek online (ojol) demi menyambung hidup keluarga.
"Kalau saya mah kan dapat pinjaman, kalau yang lain banyak kang yang ngojol. Banyak banget itu," ucapnya mengisahkan perjuangan rekan-rekannya.
Secara matematis, kesejahteraan guru honorer di Kota Bandung sebetulnya cukup terbantu dengan potensi penghasilan Rp 3,5 juta hingga Rp 4 juta per bulan gabungan dari gaji bulanan dan TPG yang cair per triwulan. Namun, kemacetan birokrasi ini merusak skema keuangan mereka.
Titik terang akhirnya muncul. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan telah memberikan angin segar berupa janji bahwa urusan pencairan gaji ribuan honorer tersebut akan dirampungkan pekan ini dan mulai didistribusikan pada Mei 2026.
Kabar ini sontak meredakan ketegangan yang selama ini menyelimuti ruang-ruang guru.
"Kalau bilang butuh, ya pasti butuh banget. Cuma bedanya, kalau dari yang sebelumnya sama yang sekarang mah justru eh teman-teman sedikit lebih tenang. Karena sudah ada pernyataan resmi dari Pak Wali soal gaji honorer yang segera cair empat bulan," katanya.
Kini, Salman dan ribuan rekan senasibnya hanya bisa berdoa agar janji tersebut direalisasikan tanpa penundaan lagi.
"Ya kalau harapan mah ya secepatnya cair lah. Kalau misalnya bisa besok, Alhamdulillah. Karena memang sudah ditunggu pisan ya Kang ya sama teman-teman juga," ujarnya.
Lebih jauh, Salman menitipkan secercah harapan kepada pemerintah pusat terkait regulasi yang menaungi nasib mereka. Ia berharap ada penyesuaian aturan agar eksistensi guru honorer tetap diakui dan terfasilitasi secara legal.
"Sama satu lagi, kalau dari beberapa teman sih semoga ada revisi Undang-undang ASN yah. Karena memang kenyataannya honorer itu masih ada. Setiap tahun kan ada pegawai yang pensiun, siapa yang mau ganti? Sementara kuota PPPK juga kan belum memadai nih. Jadi mudah-mudahan ada revisi soal undang-undang ini," pungkasnya.
(sya/yum)
