.webp)
Pemkot Bandung sedang memutar otak soal upaya penanganan sampah. Imbas kenaikan BBM nonsubsidi, beban biaya konsumsi truk pengangkut sampah otomatis mengalami lonjakan signifikan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Pemkot mau tidak mau menambah anggaran untuk sektor truk pengangkut sampah. Kenaikan BBM jadi imbas sehingga anggaran tersebut membengkak menjadi dua kali lipat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Biaya pengangkutan sampah sekarang ini truk-truk sampah kita semuanya menggunakan bahan bakar solar non-subsidi. Artinya biaya BBM untuk pengangkutan sampah itu naik dua kali lipat. Sehingga kami memang harus memikirkan sebuah cara untuk bisa memastikan efektivitasnya berjalan dengan baik," kata Farhan, Sabtu (25/4/2026).
Berdasarkan perhitungan sementara, dampak kenaikan BBM menurut Farhan akan terasa terhadap proses pengangkutan sampah. Sebab, jika harga BBM nonsubsidi tidak turun, maka Pemkot Bandung sudah kehabisan anggaran sebelum akhir tahun 2026.
"Begini, kalau angka begini, ini masih teori ya. Kalau kita tidak mengurangi jumlah ritase, maka dengan anggaran yang sekarang kita hanya bisa mengangkut sampai bulan November. Jadi terakhir angkut akhir Oktober, awal November kita sudah tidak punya uang untuk secara teori. Awal November kita sudah tidak punya anggaran lagi untuk mengangkut," ucapnya.
"Nah, maka itu harus dipikirkan caranya.Ada strateginya, apa yang harus kita lakukan. Apakah melakukan efisiensi, ataukah kita melakukan perubahan anggaran, ataukah kita akan menyusun sebuah strategi yang baru," tuturnya.
Selain BBM, Farhan juga sedang menyusun strategi soal kebijakan TPA Sarimukti ke depan. Sebab menurutnya, TPA tersebut mulai akhir 2026 sudah tidak lagi melayani skema open dumping, yang berimbas kepada pengiriman sampah di Kota Bandung.
"Pada saat bersamaan pun kami menyadari, sesuai dengan kesepakatan kita, kuota untuk menuju ke TPA itu kan mulai dikurangi sedikit demi sedikit.Maka saya akan ke Jakarta bertemu dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mulai menyusun roadmap yang lebih pasti agar di akhir tahun 2026, sesuai dengan rencana pemerintah pusat, tidak ada lagi open dumping. Tidak ada lagi TPA," ungkapnya.
"Nah, ini yang harus kita susun dari sekarang, mumpung kita masih punya waktu sekitar 6 bulan, agar di akhir tahun kita sudah tidak punya TPA lagi," pungkasnya.
(ral/sud)
