Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkap progres pembangunan Sekolah Rakyat yang kini terus berjalan di berbagai daerah. Hingga saat ini, tercatat sekitar 100 titik tengah dalam proses pembangunan dengan capaian yang bervariasi.
"Per hari ini itu sudah ada 100 titik yang sedang dalam proses pembangunan. Ada yang sudah 20 persen, ada yang sudah 40 persen. Itu yang ditargetkan nanti bulan Juli bisa kita manfaatkan untuk MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah," kata Gus Ipul saat kunjungan ke Kabupaten Majalengka, Jumat (24/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, ia mengakui pembangunan belum sepenuhnya mulus. Sejumlah lokasi masih terkendala persoalan lahan yang harus dinyatakan layak oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
"Belum semuanya bisa dibangun karena faktor lahannya belum dinyatakan sepenuhnya layak. Sementara kami bersama daerah terus mendorong supaya syarat-syaratnya bisa clear and clean, termasuk kontur tanahnya," jelasnya.
Seperti di Kabupaten Majalengka, Sekolah Rakyat saat ini masih dalam tahap rintisan dengan memanfaatkan gedung sementara. Namun, pemerintah menargetkan pembangunan gedung permanen bisa segera direalisasikan.
"Sekolah rintisan itu menggunakan gedung sementara. Insyaallah karena tanahnya sudah clear, tahun ini kalau sesuai rencana akan dibangun gedung permanen dengan kapasitas 1.000 siswa," ujarnya.
Gus Ipul menambahkan, pembangunan Sekolah Rakyat akan dilakukan bertahap hingga setiap kabupaten memiliki minimal satu gedung permanen, sesuai arahan Presiden.
"Nanti akan ada tahap ketiga, tahap keempat. Harapannya setiap kabupaten memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat," ucapnya.
Seiring dengan progres pembangunan, jumlah siswa Sekolah Rakyat juga terus ditingkatkan secara bertahap. Tahun ini, jumlah siswa secara nasional mencapai hampir 16 ribu.
"Ya tentu nanti akan terus meningkat, tahun ini seluruh Indonesia ada hampir 16 ribu. Tahun 2026 ini kami mengalokasikan lebih dari 30 ribu, sehingga totalnya nanti akan ada 45 ribu lebih siswa. Tahun depan itu lebih dari 100 ribu," ungkapnya.
Ia menegaskan, Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Karena itu, proses seleksi dilakukan melalui penjangkauan, bukan pendaftaran terbuka.
"Kita pastikan yang bisa sekolah di sini adalah yang paling tidak mampu. Jangan ada yang main-main, jangan ada titipan, suap, segala macam. Kita tidak membuka pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan," pungkasnya.
(sud/sud)
