.webp)
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengimbau masyarakat, terutama generasi muda, agar tidak memaksakan diri menggelar pesta pernikahan mewah. Ia menekankan bahwa pernikahan semestinya tidak menjadi beban ekonomi yang berujung pada lilitan utang.
Menurut Dedi, pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan sebaiknya memilih cara yang lebih sederhana, seperti akad di Kantor Urusan Agama (KUA), daripada harus merogoh kocek dalam demi sebuah pesta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ajakan tersebut rencananya akan diperkuat melalui kebijakan resmi dalam bentuk Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat. "Surat edarannya belum dibuat. Tapi andai kata dibuat sifatnya adalah ajakan buat masyarakat yang berpenghasilan rendah, mereka melaksanakan hajatan khitanan, atau nikahan sebaiknya tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan biaya tinggi dan menjadi beban utang," ujar Dedi saat diwawancarai, Jumat (17/4/2026).
Dedi menyoroti fenomena warga yang kerap memaksakan diri menggelar pesta besar meski kondisi ekonomi tidak memadai. Baginya, hal ini justru berisiko memicu persoalan sosial baru.
"Kita tahu di berbagai tempat banyak orang memaksakan diri melaksanakan khitanan dan nikahan menimbulkan utang besar sehingga jadi problem dan menambah angka kemiskinan," tegasnya.
Surat edaran tersebut nantinya akan ditujukan kepada para camat dan kepala desa di seluruh Jawa Barat. Dedi meminta aparat kewilayahan lebih selektif serta memberikan edukasi saat warga mengajukan izin keramaian untuk pesta pernikahan.
"Para Camat dan Kades harus melihat, sumber uang untuk kegiatan ramai-ramai itu dari mana. Kalau ternyata hasil pinjaman atau hasil penjualan (sawah), lebih baik disarankan untuk tidak membuat kegiatan yang ramai. Cukup penuhi unsur syar'i-nya saja," katanya.
(iqk/iqk)
